KPK : Jangan Ada Politik Uang di Kongres PAN

KPK : Jangan Ada Politik Uang di Kongres PAN

Harianlampung.co.id – PAN saat ini tengah mempersiapkan pemilihan ketua umum periode 2015-2020 pekan depan, untuk menghadapi pemilihan ketum yang baru Partai Amanat Nasional mengadakan Kongres PAN Nasional ke-IV di Nusa Dua, Bali pada hari Sabtu (28/2) dan di rencanakan hingga Selasa (3/3).

Ada dua calon yang dikandidatkan untuk memperebutkan jabatan ketua umum. Kedua kandidat tersebut adalah Hatta Rajasa dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan.

Acara seperti ini sudah bisa dipastikan menyedot dana besar, itu disebabkan karena tidak hanya masalah akomodasi yang didanai, tetapi yang dikawatirkan juga terjadi politik-politik uang dengan tujuan untuk membeli dukungan para kader.

Mengingat hal tersebut, KPK memperingatkan jangan ada duit negara dipakai untuk membeli dukungan politik dalam Kongres Nasional PAN. Sebab, komisi sudah membuktikan ada penyimpangan uanf negara yang digunakan untuk ajang politik akbar, yakni pada Kongres Partai Demokrat 2010.

Seperti yang dilansir Kompas.com, dalam persidangan empat tersangka kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, Teuku Bagus Mokhammad Noor, dan Machfud Suroso serta sidang korupsi Anas Urbaningrum terungkap soal praktik lancung itu. Yakni beberapa perusahaan ‘pelat merah’ seperti PT Adhi Karya dan lainnya diminta mengumpulkan dana buat menyokong calon tertentu.

Tentu mereka dijanjikan bakal mendapat proyek bila sang calon didukung menang. Hal itu pun terjadi. Nilai fulus dihamburkan terlacak menurut KPK miliaran, belum lainnya secara sporadis.

“KPK mengimbau setiap aktivitas politik dilakukan tanpa politik uang. Demi terwujudnya dunia politik yang bersih,” tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Sabtu (28/2).

Priharsa meminta bila praktik itu terjadi supaya orang-orang mengetahui segera melaporkannya. Tentu, lanjut dia, harus disertai bukti pendukung.

“Iya (bisa lapor KPK) dan penegak hukum lain. Setiap laporan yang masuk, akan ditelaah,” ujar Priharsa.


Ragil wk on facebook
Ragil wk
"Kita tidak bisa hidup sendiri :)"
Semua hal yang pasti, memiliki ketentuan yang pasti pula.

Komentar Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *