Mendagri : APBD dari Ahok tak bermasalah
Mendagri , APBD dari Ahok tak bermasalah

Mendagri : APBD dari Ahok tak bermasalah

Harianlampung.co.id – Kemelut yang dialami antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Saling lempar pendapat mengenai keabsahan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta versi DPRD DKI dan juga APBD versi Ahok.

Dualisme pengajuan APBD DKI ini akhirnya ditangani oleh Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, APBD DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah direvisi tidak bermasalah.

Tjahjo berani mengatakan hal itu berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenek.

“Secara keseluruhan tidak terjadi permasalahan. Memang kalau kami runut di anggaran ada hal-hal yang harusnya tidak perlu terulang kembali, karena sesuai Nawacita Pak Presiden. Setiap sen anggaran adalah uang rakyat,” kata Tjahjo saat memberikan sambutan di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Tjahjo Kumolo, APBD DKI Jakarta diterima secara resmi oleh pihaknya. Persoalan dualisme APBD DKI, dia mengaku ogah ikut campur permasalahan itu.

“Soal itu palsu atau tidak biar hukum yang menyelesaikannya. Kemendagri hanya ingin kewenangan administrasi saja. Silakan masukkan anggaran apapun. Toh secara administrasi ada aturan,” ujar Tjahjo.

Dan pada akhirnya DPRD DKI Jakarta telah menyetujui atau pengahuan anggaran sebesar Rp 73,08 triliun. APBD DKI Jakarta tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, lonjakan tahun ini sekitar Rp 1,08 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 72,9 triliun.

Dengan putusan seperti itu, Wakil Ketua DPRD, M. Taufik merasa kecewa, pasalnya anggaran yang disahkan berkurang dari anggaran yang mereka ajukan yaitu lebih dari Rp 76 triliun. Tetapi setelah melalui pembahasan alot oleh Badan Anggaran bersama eksekutif akhirnya besarnya anggaran disepakati Rp 73,083 triliun. Bahkan, pihak legislatif memberi 13 catatan untuk program dan kebijakan eksekutif.

Berselang enam hari, tepatnya tanggal 2 Februari 2015 Pemprov DKI Jakarta mengirimkan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun karena format penyusunan APBD-nya menggunakan e-budgeting terpaksa dikembalikan pada 6 Februari 2015. Saat itu Reydonnyzar mengungkapkan selain format ada lampiran tidak sesuai.

“Lampiran 1A-nya yakni ringkasan APBD-nya tidak ada, belanja tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak ada dan format serta struktur APBD tidak sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006,” kata dia pada Minggu, (9/2).

Dari pengembalian ini-lah DPRD DKI Jakarta mengetahui draf dikirimkan Ahok bukan dari mereka. Hal itu memantik kisruh antara legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta dimulai. Mantan Bupati Belitung Timur ini memutuskan mengirim APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa persetujuan pimpinan dewan. (Merdeka.com)


Ragil wk on facebook
Ragil wk
"Kita tidak bisa hidup sendiri :)"
Semua hal yang pasti, memiliki ketentuan yang pasti pula.

Komentar Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *