HarianLampung.co.id – KUPANG – Berbicara tentang potensi bencana, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPPD NTT, Cornelis Wadu, yang menyoroti pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani beragam potensi bencana di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam keterangannya di Gedung BPBD NTT, Cornelis mengungkapkan bahwa NTT terdiri dari 1.192 pulau, namun hanya 462 di antaranya yang telah dihuni. Dengan kondisi topografi yang beragam, NTT rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya.
“Kondisi kepulauan yang beragam ini membuat NTT memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana,” ungkap Cornelis.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mampu mengatasi potensi bencana tersebut tanpa dukungan dari berbagai pihak. Mitigasi bencana membutuhkan kerjasama lintas sektor dan kemitraan yang solid untuk mencapai hasil yang optimal.
Untuk itu, BPPD NTT telah menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Australia melalui program Siap Siaga sejak tahun 2020. Kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai output yang bermanfaat dalam manajemen bencana di NTT.
Sementara itu, Koordinator Siap Siaga Provinsi NTT, Silvia Fanggidae, juga turut menegaskan bahwa program tersebut telah aktif dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di wilayah tersebut sejak pandemi Covid-19 melanda.
“Program Siap Siaga ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Kami telah berkontribusi dalam merespons pandemi Covid-19 di NTT sejak tahun 2020 sebagai bagian dari upaya penguatan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana,” jelas Silvia.
Program Siap Siaga sendiri merupakan inisiatif kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana di Indonesia, sejalan dengan RPJMN Indonesia 2020-2024 dan Australian Government’s Humanitarian Strategy (2016).
Dalam pelaksanaannya, Program Siap Siaga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah seperti BNPB, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan Kemeniu di tingkat nasional. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten, program ini berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Di wilayah NTT sendiri, Program Siap Siaga telah beroperasi di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan yang kuat, diharapkan upaya mitigasi dan penanganan bencana di NTT dapat terus ditingkatkan demi keberlangsungan masyarakat di wilayah tersebut.