Harian Lampung Co Id – Ketika Presiden Prabowo Subianto melangkah ke podium Sidang Tahunan DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025, jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menanti satu hal: kepastian kenaikan gaji PNS dalam RAPBN 2026.
Di tengah sorotan publik terhadap reformasi birokrasi dan ketimpangan tunjangan antar instansi, pidato kenegaraan tahun ini menjadi penentu arah kesejahteraan pegawai negeri di Indonesia.
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, peningkatan gaji ASN bukan lagi wacana, melainkan bagian dari Program Prioritas Nasional 7.
Tapi apakah itu cukup untuk menjawab tantangan sistem penggajian yang belum adil dan kompetitif?
Strategi Pemerintah dalam RAPBN 2026 untuk ASN
Dalam dokumen RPJMN terbaru, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN—terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh—menjadi prioritas utama.
Menurut Perpres 12/2025, “Pencapaian Prioritas Nasional 7 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.”
Langkah ini diambil karena pelayanan publik yang optimal hanya bisa dicapai jika para pelaksana kebijakan berada dalam kondisi sejahtera.
Menurut Kementerian PANRB, ASN adalah pilar utama dalam penyelenggaraan negara dan harus mendapat kompensasi yang layak.
Masalah dalam Sistem Gaji ASN Saat Ini
Meski gaji ASN naik, sistem penggajian masih menghadapi tantangan:
- Gaji pokok belum mencerminkan kebutuhan hidup layak
- Tunjangan kinerja tidak memiliki standar nasional
- Manfaat pensiun rendah karena basis gaji yang tidak kompetitif
Menurut blog kebijakan publik ReformasiBirokrasi.id, disparitas antar instansi membuat mobilitas talenta ASN terhambat dan menurunkan daya saing sektor publik.
Kenaikan Gaji ASN di Tahun 2026
Dalam jangka pendek, pemerintah akan menaikkan gaji ASN secara selektif, terutama untuk sektor pelayanan dasar. Kenaikan ini diharapkan mulai berlaku pada awal tahun anggaran 2026.
Menurut sumber internal Kemenkeu, skema kenaikan gaji akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
Konsep Total Reward untuk ASN
Dalam jangka menengah, pemerintah akan menerapkan sistem “total reward” yang menggabungkan gaji pokok, tunjangan, fasilitas, dan pengembangan kompetensi.
Menurut Universitas Gadjah Mada, pendekatan total reward lebih adil dan mendorong kinerja ASN secara berkelanjutan.
Menurut blog ASNInsight, sistem ini juga akan mengurangi ketimpangan antar instansi dan meningkatkan motivasi kerja.
Respons Publik dan Spekulasi Menjelang Pidato Presiden
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi belum memberikan bocoran isi pidato Prabowo. Ia meminta publik bersabar dan menunggu pengumuman resmi.
“Kita harus disiplin menunggu. Tidak ada bocoran A1, A2, atau A3,” ujar Hasan, Kamis (14/8/2025).
Spekulasi di kalangan ASN pun meningkat, terutama terkait besaran kenaikan dan apakah akan berlaku merata di semua instansi.
Menurut forum ASN Nasional, banyak pegawai berharap kenaikan gaji disertai dengan reformasi tunjangan dan sistem pensiun.
Menanti Kepastian di Sidang Paripurna
RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen fiskal, tapi cerminan arah kebijakan negara terhadap jutaan ASN yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Kenaikan gaji PNS bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan, motivasi, dan daya saing birokrasi Indonesia.
📣 Apa harapanmu terhadap kebijakan gaji ASN tahun depan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan bantu sebarkan informasi ini ke rekan ASN lainnya!
📌 Jangan sampai terlewat!
- ➡️ MANTAP! PPPK Paruh Waktu Tawarkan Gaji Lebih Tinggi dari PNS, Simak Syaratnya
- ➡️ Gaji PNS Naik! Simak Rincian Terbaru September 2025
📲 Follow Harian Lampung untuk berita lainnya agar lebih UpDate!
