MEDAN, KOMPAS.com — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyindir wacana pemekaran Kabupaten Batubara menjadi Provinsi Sumatera Timur yang diusulkan oleh Bupati Batubara, Baharudin Siagian. Bobby khawatir usulan tersebut justru akan membuat wilayah Batubara “menciut” alih-alih berkembang.
Pernyataan Bobby disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemprov Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (22/4/2026). “Mohon izin Pak Mendagri, Pak Bupati Batubara pengen mekar katanya Pak, menjadi provinsi, Sumatera Timur,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Singgung Dampak Pemekaran
Bobby mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pemekaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumut sedang menjajaki kerja sama dengan PT Danareksa untuk mengembangkan kawasan industri di Batubara. Namun, rencana tersebut terancam batal jika pemekaran benar-benar terjadi.
“Kami bangun bersama dengan KIM induknya Danareksa di wilayah Batubara (tapi) kalau mau dimekarkan sama Pak Bupati, enggak jadi kami buat di sana, (jadi) kalau mau jadi provinsi baru, nanti jadi bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya,” jelas Bobby.
Lebih lanjut, Bobby mengingatkan bahwa moratorium pemekaran daerah tidak hanya membahas pembentukan wilayah baru, tetapi juga potensi penggabungan wilayah. Ia mencontohkan kemungkinan hilangnya nama daerah jika terjadi penggabungan.
“Jadi hati-hati juga Pak Bahar, takutnya bukan malah berkembang (Batubara) hilang pula nanti takutnya. Nah itulah pesan yang mau disampaikan. Nanti bersatu lagi sama Asahan kan enggak enak juga. Bukannya mekar, menciut,” tegasnya.
Sindiran dan Pesan Serius
Mantan Wali Kota Medan itu juga menyindir Bupati Batubara untuk lebih fokus pada pembangunan daerah sebelum mewacanakan pemekaran.
“Kalau mau belajar dari provinsi (Sumut) bisa, wewenang provinsi, kerjaan provinsi dikerjakan lah pakai APBD di Batubara. Bercanda-bercanda ini Pak, tapi ada seriusnya juga sikit,” ujarnya sambil tersenyum.
Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum membahas pemekaran.
“Tadi sudah disampaikan untuk membangun daerah anggarannya banyak, tadi sudah dilihat sendiri, tadi saya lihat Batubara itu anggarannya 70 persen masih mengandalkan dana transfer ke daerah (dari pemerintah pusat),” ungkapnya kepada wartawan usai kegiatan.
Ia membandingkan kondisi Batubara dengan Pemprov Sumut dan Pemkot Medan yang sekitar 60 persen anggaran pembangunannya berasal dari PAD.
“Ini harusnya daerah perbaiki dululah. Kalau tadi sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa membiayai diri sendiri, PAD-nya tinggi, transfer pusatnya rendah… kita terbuka (untuk pemekaran), saya bukan anti dan tutup mata,” kata Bobby.
Bobby menambahkan, perbaikan indikator PAD dan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama. “Indikator (PAD-nya) diperbaiki, kalau indikatornya lepas, masyarakat sejahtera, kan cita-cita tercapai. Jangan politiknya dulu diutamakan, rebutan jadi gubernur mau jadi ini, susah juga,” tutupnya.
