HANOI, KOMPAS.com – To Lam resmi menjabat sebagai Presiden Vietnam setelah disahkan dalam pemungutan suara di Majelis Nasional. Penunjukannya ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap politik negara, yang sebelumnya berupaya menghindari pemusatan kekuasaan pada satu figur pemimpin.
Selama ini, Vietnam menganut sistem “empat pilar” yang membagi kekuasaan di antara ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional. Meskipun bukan pemisahan kekuasaan ala demokrasi liberal, sistem ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan politik internal dan meminimalkan risiko dominasi individu.
Namun, para pengamat menilai keseimbangan tersebut kini mulai bergeser. “Terpilihnya To Lam akan membawa sistem politik Vietnam lebih mirip dengan politik China yang didominasi oleh Presiden Xi Jinping,” ujar Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina, kepada DW.
Gerstl menambahkan, pemusatan kekuasaan di tangan To Lam berpotensi mempercepat reformasi ambisius. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan risiko melemahnya mekanisme checks and balances dan berkurangnya ruang bagi perbedaan pendapat di dalam partai.
Norma Politik yang Mulai Tergerus
Sistem politik Vietnam selama ini bertumpu pada kombinasi norma tak tertulis dan aturan formal. Selain sistem “empat pilar”, terdapat pula aturan usia pensiun untuk mengatur pergantian elit politik. Namun, kedua pilar ini kerap dilanggar dalam beberapa tahun terakhir.
Partai Komunis Vietnam (PKV) kini kerap memberikan pengecualian aturan pensiun bagi pemimpin senior, bahkan memberi mereka tambahan tugas kekuasaan baru. Contohnya adalah mantan kepala partai, Nguyen Phu Trong, yang berhasil mendapatkan masa jabatan ketiga pada tahun 2021, melanggar aturan maksimal dua periode.
Trong sebelumnya juga sempat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai dan presiden dari tahun 2018 hingga 2021, setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia. Ia sendiri terus menjabat sebagai pemimpin PKV hingga wafat pada usia 80 tahun di tahun 2024.
Meniru China dalam Pengawasan Sipil
To Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik, namanya melejit berkat perannya dalam upaya pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Trong. Ia berhasil menyingkirkan ratusan pejabat dan menata ulang hierarki politik di Vietnam.
Serupa dengan Trong, To Lam sempat merangkap dua jabatan sebelum akhirnya ditunjuk sebagai presiden. Pada Januari lalu, ia terpilih sebagai pemimpin partai untuk lima tahun ke depan, dan beberapa bulan kemudian, ia juga berhasil meraih jabatan presiden untuk periode yang sama.
Di bawah kepemimpinan To Lam, Vietnam menunjukkan minat untuk mengadopsi model keamanan dan pengawasan seperti yang diterapkan di China, menurut Gerstl. Tren ini diperkirakan akan berjalan seiring dengan perjanjian bilateral baru antar kedua negara, yang berpotensi semakin membatasi kebebasan berekspresi di Vietnam.
Vietnam sendiri sudah termasuk negara yang sangat membatasi kebebasan berpendapat di Asia Tenggara. Negara ini menempati peringkat 173 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi Reporters Without Borders.
Kelompok pembela hak asasi manusia mencatat adanya peningkatan tekanan pemerintah terhadap masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir, yang berujung pada penyempitan ruang berpendapat yang sudah sangat terbatas.
Lebih lanjut, Vietnam berencana mendirikan bursa perdagangan data yang dikelola negara dan diawasi Kementerian Keamanan Publik, sebuah model yang mirip dengan pemusatan data di China, seperti dilaporkan Reuters pekan lalu. Pemerintah juga sedang memperluas sistem identifikasi elektronik yang memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi individu melalui jaringan kamera AI yang dipasang di seluruh negeri, sebuah praktik yang telah lama dilakukan China.
Dokumen pemerintah terbaru juga mengindikasikan rencana pembangunan national firewall atau sistem benteng penyaring data nasional. Ditambah dengan undang-undang baru yang memberikan kewenangan kepada penyedia layanan internet untuk mengumpulkan data pribadi pengguna.
Kunjungan Diplomatik ke China
Pekan ini, To Lam melakukan kunjungan diplomatik pertamanya sebagai presiden ke China. Kunjungan ini merupakan tradisi bagi pemimpin Vietnam sebelumnya sebagai simbol persahabatan dan persaudaraan sosialis antara kedua negara.
Selama kunjungan tersebut, Presiden China Xi Jinping menekankan pentingnya solidaritas dan komunikasi strategis antar kedua negara. Media pemerintah China melaporkan Xi menyebutkan bahwa mempertahankan paham sosialis dalam pemerintahan Partai Komunis merupakan kepentingan strategis bersama.
Isu keamanan juga menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Menteri Keamanan Publik Vietnam Luong Tam Quang secara terpisah bertemu dengan tiga pejabat keamanan China. Hal ini mengindikasikan penguatan hubungan bilateral dalam upaya memperkuat sistem keamanan demi mempertahankan kendali politik saat ini.
Tantangan bagi Presiden Baru Vietnam
Meskipun demikian, Vietnam masih menghadapi sejumlah kendala jika dibandingkan dengan China. “Vietnam belum membersihkan paham Stalinisme dari para jenderal senior mereka seperti yang dilakukan Xi Jinping, atau menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas,” kata Hunter Marston, peneliti dari Institute for Global Affairs, kepada DW.
Marston menambahkan, “Vietnam masih jauh untuk menjadi demokrasi berkelanjutan, walaupun mereka belum menerapkan represi berlebihan seperti yang digunakan China untuk menjamin kelangsungan partai dan pemerintahan Xi Jinping.”
Dengan kata lain, meskipun Vietnam adalah negara otoriter di bawah kekuasaan satu partai, negara ini belum membangun pembatasan yang menyeluruh, kontrol ideologis, atau propaganda seperti yang diterapkan Xi Jinping di China. To Lam juga belum menunjukkan kemampuannya untuk mendominasi sistem politik seperti Xi Jinping.
Kini, dengan To Lam memegang jabatan sebagai kepala partai sekaligus presiden, masa depan Vietnam akan sangat bergantung pada bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Pendukungnya mungkin melihat penggabungan kedua jabatan ini sebagai cara untuk mempercepat reformasi dan meningkatkan peran Vietnam di kancah internasional.
Namun, jika tren represi terus berlanjut, pengawasan politik domestik semakin lemah, dan keamanan sipil semakin diperketat, Vietnam berpotensi bertransformasi dari sistem pemerintahan kolektif yang pernah dijalankannya menjadi lebih menyerupai tetangga raksasa di utaranya, China.
