JAKARTA, Kompas.com – Perubahan skema pajak kendaraan listrik, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2026, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif. Aturan baru ini mencabut pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
Meski kendaraan listrik kini berpotensi dikenakan pajak, besaran tarifnya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga masih membuka peluang bagi pemberian keringanan atau insentif. Namun, harapan utama dari industri adalah keberlanjutan subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik.
CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, secara tegas menyampaikan harapannya agar subsidi kendaraan listrik tetap dipertahankan seperti pada tahun sebelumnya. “Mestinya kami tetap mengaharapkan tetap dapat subidi pemerintah seperti tahun lalu,” ujar Andry saat ditemui di Guangzhou, China, pada Selasa (21/4/2026).
Andry menilai, lonjakan adopsi mobil listrik pada periode sebelumnya sangat dipengaruhi oleh berbagai insentif yang digelontorkan pemerintah, mulai dari subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pembebasan BBNKB. “Tahun lalu pertumbuhan EV sangat cepat karena pemerintah subsidi, PPN subsidi, BBNKB juga subsidi, tentu dengan adanya pencabutan beberapa subsidi akan sedikit memperlambat,” jelasnya.
Senada dengan Andry, Santiko Wardoyo, CEO PT Indomobil Wahana Trada, yang mengelola jaringan diler resmi GAC Aion di Indonesia, juga menekankan pentingnya kompensasi bagi akselerasi elektrifikasi kendaraan. “Ya memang dengan kompensasi ya, kalau mau mempercepat mobil EV memasyarakat,” tuturnya.
Santiko juga menyoroti ketidakpastian kondisi global saat ini sebagai alasan lain mengapa pemerintah perlu konsisten memberikan dukungan terhadap kendaraan listrik. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh konflik global, menurutnya, menjadi momentum krusial bagi masyarakat untuk beralih ke energi bersih.
“Jadi ini kita harus memilih, kalau misalnya kaya sekarang, kondisi perang seperti ini, bensin naik, kan kita juga tidak tahu sejauh mana bisa menahan,” pungkas Santiko, mengindikasikan perlunya solusi energi alternatif yang terjangkau di tengah gejolak ekonomi global.
