PATI, KOMPAS.com – Rencana outing class siswa SMPN 1 Tayu, Pati, ke Bali yang semula dijadwalkan April 2026, akhirnya resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah kegiatan tersebut menuai polemik dan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Pembatalan tersebut tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala SMPN 1 Tayu, Sri Wahyuni, pada Jumat (17/4/2026), mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati Nomor B/105/400.3/2026 mengenai pengelolaan satuan pendidikan.
Keputusan pembatalan ini disambut baik oleh para wali murid. Amri, salah satu orang tua siswa, mengungkapkan kelegaan atas keputusan tersebut. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini, tambahan biaya sekolah menjadi beban berat bagi masyarakat. “Jadi keputusan ini sudah tepat,” ujarnya.
DPRD Pati Turun Tangan
Polemik terkait outing class ini bahkan sampai ke meja DPRD Pati. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi D DPRD Pati melakukan kunjungan langsung ke SMPN 1 Tayu pada Senin (20/4/2026) untuk menyosialisasikan aturan terbaru dari Disdikbud.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa aturan dari Disdikbud harus dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan tanpa terkecuali. “Ini sudah jelas. Sekolah tidak boleh menarik iuran, mengadakan wisata ke luar daerah, atau kegiatan lain yang berpotensi membebani orang tua. Ini juga merupakan arahan dari pimpinan daerah,” tegasnya.
Surat edaran dari Disdikbud tersebut secara spesifik melarang sekolah jenjang PAUD hingga SMP untuk memungut iuran, mengadakan outing class ke luar daerah, menyelenggarakan perpisahan secara berlebihan, hingga menahan ijazah siswa.
Sosialisasi Aturan Penting
Terpisah, Bendahara Komite Sekolah, Abdurrohim, menambahkan bahwa sosialisasi aturan ini sangat penting agar semua pihak memahami ketentuan yang berlaku. Ia menilai, terkadang beberapa kegiatan muncul dari inisiatif wali murid, namun tidak selalu selaras dengan regulasi yang ada.
“Dengan adanya aturan yang jelas, sekolah memiliki dasar kuat untuk menolak kegiatan yang tidak sesuai ketentuan,” jelasnya. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjaga dunia pendidikan tetap berjalan secara adil dan inklusif, tanpa menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
