Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan pembangunan 5.328 unit jamban sepanjang tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kualitas sanitasi masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk memperbaiki derajat kesehatan dan menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/4/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Gubernur Jateng, Semarang.
Kebutuhan Jamban Layak Masih Tinggi
Taj Yasin menjelaskan bahwa intervensi sanitasi memegang peranan strategis dalam mendukung berbagai program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen, yang berarti ada sekitar 188.533 balita yang terdampak.
Meskipun jumlah jamban terus bertambah, Taj Yasin mengakui bahwa kebutuhan akan jamban layak masih sangat tinggi. Data Pemprov Jateng menunjukkan masih terdapat sekitar 21.542 rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemprov Jateng sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sinergi dengan DPR RI juga menjadi harapan besar agar target jambanisasi dapat segera tercapai.
“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” pinta Taj Yasin.
DPR RI Catat Kebutuhan Jambanisasi sebagai Prioritas
Menanggapi aspirasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jateng sebagai salah satu prioritas. Ia menegaskan komitmen Komisi VIII untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Kami menyerap aspirasi dari Jateng, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujar Abdul Wachid.
Abdul Wachid memastikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja komisi, guna mempercepat peningkatan kualitas sanitasi masyarakat di Jawa Tengah.
Bantuan Komisi VIII untuk Jateng
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Komisi VIII DPR RI juga turut menyalurkan berbagai bantuan senilai miliaran rupiah untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut meliputi:
- Dukungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 2,76 triliun.
- Sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp 21,8 miliar.
- Bantuan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp 4,08 miliar.
- Dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 2,3 miliar.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp 7,95 miliar.
