Samarinda – Aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) sore berakhir ricuh. Situasi yang awalnya berlangsung tertib sejak pukul 14.00 Wita, dengan diwarnai orasi dari berbagai perwakilan massa, mulai memanas menjelang petang. Kericuhan pecah setelah tuntutan para pengunjuk rasa tidak mendapatkan respons dari Gubernur maupun Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang memilih untuk tidak menemui massa.
Tiga tuntutan utama diajukan oleh para pengunjuk rasa. Pertama, mereka mendesak adanya evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, massa menuntut dihentikannya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim. Tuntutan ketiga adalah agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
Alih-alih menemui para demonstran, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud justru terpantau meninggalkan kantor sekitar pukul 21.10 Wita. Peristiwa ini terjadi kurang lebih satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa. Dengan pengawalan ketat, Rudy Mas’ud berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak sekitar 10 meter. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang mencoba meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun insiden kericuhan yang terjadi.
Respons Kapolda Kaltim
Menanggapi situasi tersebut, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa secara umum aksi unjuk rasa berjalan dalam batas wajar dan berhasil dikendalikan. “Terima kasih seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan damai, tertib, dan aspirasi juga sudah disampaikan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Endar menambahkan bahwa aspirasi massa sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPRD Kaltim. Ia juga menyebutkan bahwa aksi di Kantor Gubernur telah dipantau oleh pihak pemerintah daerah. Mengenai penanganan massa di lapangan, Endar menegaskan bahwa aparat telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional. “Secara umum pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan baik. Apa yang kita lakukan sudah sesuai standar operasi, dan semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” jelasnya.
Meski demikian, Kapolda mengakui adanya sejumlah peserta aksi yang diamankan oleh aparat. Mereka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. “Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” katanya.
Sorotan Anggaran dan Fasilitas Mewah
Dari ketiga tuntutan yang diajukan, isu yang paling mendapat sorotan tajam dari para peserta aksi adalah terkait anggaran rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang disebut-sebut mencapai Rp 25 miliar. Massa juga menyoroti pengadaan fasilitas di rumah jabatan tersebut, termasuk akuarium laut dan alat fitnes.
Polemik sebelumnya mengenai pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar juga kembali diangkat dalam aksi tersebut, yang turut memicu kemarahan massa.
