Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (22/4/2026). Dalam lawatannya ke kawasan Jembatan Puri, Gibran menyapa warga dan memborong dagangan para pedagang, khususnya “mama-mama Papua”. Antusiasme ratusan warga menyambut kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu.
Rombongan wapres turut didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Wakil Wali Kota Anshar Karim. Saat meninjau aktivitas ekonomi masyarakat, sejumlah pedagang tak melewatkan kesempatan untuk menawarkan dagangan mereka.
“Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah,” teriak para pedagang menyambut rombongan wapres, menunjukkan harapan agar dagangan mereka laku.
Keluhan Fasilitas Pasar dan Kesejahteraan
Kunjungan kerja yang dilakukan Gibran menjadi momentum bagi para pedagang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain meninjau kondisi lapak, keluhan mengenai fasilitas pasar yang dinilai belum memadai dan persoalan kesejahteraan turut mengemuka.
Tami Way, salah seorang pedagang, mengungkapkan bahwa aktivitas berjualan merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. “Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana? Dari sini kita bisa jamin anak-anak,” tuturnya, menggambarkan betapa krusialnya peran berdagang bagi kelangsungan hidup.
Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, secara spesifik menyoroti kondisi fasilitas pasar yang dianggap belum layak. “Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa fasilitas meja yang baik,” keluhnya.
Piter berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih dan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pembangunan yang nyata. Ia menekankan, “Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah provinsi dan kota harus benar-benar lihat kondisi ini.”
Aspirasi Tenaga Honorer Menjadi PPPK
Selain persoalan pasar, aspirasi terkait status tenaga honorer yang kini beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga turut disampaikan oleh warga.
Yustina Kambu, salah seorang warga, menyampaikan permohonan agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saya minta supaya disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar kami PPPK bisa diangkat jadi PNS. Kami sudah lama mengabdi, jangan ada perbedaan,” pintanya.
