SURABAYA, CNN Indonesia — Pemerintah Kota Surabaya menggandeng sektor swasta, termasuk perkantoran, mal, dan pertokoan, untuk mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) eksternal mereka ke dalam sistem Command Center 112. Inisiatif ini bertujuan memperluas jangkauan pemantauan aktivitas di pedestrian dan jalan raya demi meningkatkan keamanan dan ketertiban kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini telah terjalin dengan sejumlah pelaku usaha. “Saat ini sedang kerja sama dengan perkantoran dan mal untuk bisa mengakses CCTV-nya yang di luar,” ujar Eddy, Rabu (22/4/2026).
Hingga kini, sekitar 70 pengusaha telah memberikan izin akses terhadap CCTV yang menghadap ke jalan umum, khususnya di sepanjang Jalan Panglima Sudirman hingga Jalan Ahmad Yani. Proses koordinasi ini difasilitasi langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Sinkronisasi Sistem CCTV Menjadi Tantangan
Upaya integrasi ini menghadapi tantangan teknis berupa perbedaan merek dan jenis perangkat CCTV yang digunakan oleh masing-masing pengusaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk melakukan kajian teknis terkait integrasi jaringan.
“Sedang kami kaji bersama ITS, apakah beberapa tipe CCTV ini bisa dijadikan satu,” jelas Eddy. Kolaborasi dengan institusi pendidikan ini diharapkan dapat menemukan solusi agar seluruh CCTV dapat terhubung dalam satu sistem terpadu.
Target Integrasi Agustus 2026
Pemkot menargetkan jaringan CCTV di jalan utama Surabaya dapat diakses dan terintegrasi penuh dengan Command Center 112 dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, atau sekitar Agustus 2026. Dengan terhubungnya sistem ini, pemantauan real-time akan mendukung respons cepat terhadap insiden darurat.
“Kita tidak meminta yang mengarah ke dalam, hanya CCTV yang ke arah jalan dan parkir tepi jalan umum,” tegas Eddy, menekankan fokus pada area publik. Pemkot Surabaya juga terus berupaya mengajak lebih banyak pengusaha untuk berpartisipasi dalam program ini demi memperluas cakupan pengawasan di ruang publik kota.
