JEMBER, KOMPAS.com — Sebanyak 21.942 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan upaya verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem. Langkah masif ini diambil menyusul tingginya angka kemiskinan di Jember yang membutuhkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Target utama verval ini adalah 97.601 warga Jember yang masuk dalam kategori desil 1. Seluruh ASN, tanpa terkecuali dari berbagai jenjang eselon, mendapatkan tugas untuk mendatangi langsung rumah warga guna mencocokkan data yang ada.
“Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah kesejahteraan masyarakat. Tapi realitanya, kemiskinan di Jember masih sangat tinggi dan berdampak ke banyak sektor,” ujar Bupati Jember Muhammad Fawait pada Rabu (22/4/2026).
Data Tidak Akurat Jadi Masalah Utama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jember tercatat mencapai 216.760 jiwa. Angka ini menempatkan Jember sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Bupati Fawait menjelaskan, berbagai program bantuan sosial (bansos) yang telah digelontorkan pemerintah daerah belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Salah satu akar masalah utamanya adalah ketidakakuratan data penerima bantuan.
“Banyak yang menyampaikan, yang mampu justru dapat bantuan, sementara yang tidak mampu tidak terdata. Ini menunjukkan perbaikan data harus dilakukan,” katanya. Ia menambahkan, laporan awal dari proses verval telah menemukan sejumlah kejanggalan, seperti penerima yang sudah meninggal dunia atau perbedaan mencolok dalam data identitas dan kondisi ekonomi penerima.
Pelibatan ASN untuk Percepatan Data
Untuk mempercepat proses pembaruan data kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Jember secara tegas melibatkan seluruh ASN lintas sektor. Dari total 21.942 ASN yang ada, setiap individu ditugaskan untuk memverifikasi data di sekitar 3 hingga 5 rumah tangga.
“Kalau petugas sensus bisa ratusan rumah, ini hanya 3 sampai 5 rumah. Tapi memang kita akui, mencari data yang tepat itu tidak mudah,” ujar Fawait. Ia menekankan bahwa pelibatan ASN ini merupakan bentuk gotong royong birokrasi dalam menangani persoalan kemiskinan yang kompleks.
“Kalau hanya diserahkan ke satu dinas, tidak akan mampu. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Kita tidak boleh ego sektoral,” tegasnya.
Target Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Melalui upaya verval yang komprehensif ini, Pemkab Jember menargetkan terciptanya basis data kemiskinan yang lebih akurat. Data ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.
“Kalau datanya sudah benar, maka kebijakan yang kita ambil juga akan lebih tepat. Ini kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jember,” ujar Fawait. ASN diminta untuk secara langsung mendatangi alamat penerima, mencocokkan identitas, menilai kondisi ekonomi, serta memastikan kelayakan sebagai penerima bansos. Hasil verifikasi ini kemudian dilaporkan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial, serta kepada atasan masing-masing.
Target pelaksanaan verval ditetapkan selama dua pekan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga satu bulan jika diperlukan. Pemkab Jember juga memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menghadapi kendala, seperti kesulitan menemukan alamat atau kondisi kesehatan tertentu.
“Kalau seandainya dia sakit atau hamil, bisa disampaikan ke atasan. Ada mekanisme untuk itu,” jelas Fawait.
