JAKARTA, Kompas.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mufti Anam, menyuarakan keprihatinan terkait potensi penyalahgunaan rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) untuk kepentingan politik. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak menjadi alat politik yang hanya menguntungkan pihak berkuasa atau partai tertentu.
“Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu. Kalau ini sampai terjadi, maka koperasi desa bukan lagi alat ekonomi rakyat, tapi berubah menjadi alat distribusi kekuasaan,” tegas Mufti dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).
Mufti Anam menekankan bahwa proses rekrutmen seharusnya mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Apresiasi dengan Catatan
Meskipun demikian, politikus PDI-Perjuangan ini mengapresiasi langkah pemerintah dalam membuka puluhan ribu formasi manajer Kopdes. Ia menilai inisiatif ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian di tingkat desa.
“Pembukaan puluhan ribu formasi manajer Kopdes patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Tapi proses rekrutmen harus memenuhi unsur keadilan dan dilakukan secara transparan, melalui standar profesional yang ketat,” ujar Mufti.
Namun, Mufti mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti hanya pada tahap rekrutmen tanpa adanya akuntabilitas yang jelas.
Prioritaskan Pengalaman Lapangan
Lebih lanjut, Mufti Anam menyoroti potensi ketidakadilan jika rekrutmen dilakukan tanpa mempertimbangkan masyarakat desa yang telah lebih dulu merintis program Kopdes Merah Putih. Ia menyebutkan bahwa banyak kepala desa dan tim di lapangan yang telah bekerja keras menjalankan fungsi awal koperasi, bahkan tanpa kepastian insentif.
“Mereka bekerja siang malam, sering tanpa kejelasan insentif, hanya karena semangat dan dorongan membangun desa,” ungkap Mufti.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memberikan prioritas kepada mereka yang telah berkontribusi lebih awal dalam pengembangan Kopdes.
“Ketika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan. Pemerintah wajib memprioritaskan orang-orang yang sudah lebih dulu berjuang untuk Kopdes,” tegasnya.
Mufti menambahkan, kombinasi antara kapasitas profesional dan pengalaman lapangan akan menjadi skema yang ideal dalam rekrutmen ini.
“Justru yang ideal adalah menggabungkan keduanya, kapasitas profesional dan pengalaman lapangan,” sambungnya.
Ia juga mengingatkan agar rekrutmen ini tidak dijadikan sebagai “reset total” yang mengabaikan kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya di desa. Menurutnya, banyak program desa yang gagal bukan karena konsepnya, melainkan karena pelaksana yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat.
“Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat. Mereka yang sudah berjuang sejak awal justru punya modal sosial itu dan itu tidak bisa direkrut secara instan,” ucap Mufti.
Pemerintah Buka Rekrutmen Nasional
Pemerintah memang telah membuka rekrutmen nasional untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 30.000 manajer Kopdes akan diangkat menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026,” ujar Zulkifli.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik penipuan dalam proses rekrutmen.
“Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, rekrutmen nasional untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah dibuka. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa 30.000 manajer Kopdes Merah Putih akan diangkat menjadi pegawai BUMN.
“Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Jadi tolong disampaikan secara terbuka hari ini tanggal 15 April 2026 hingga 24 April 2026,” kata Zulhas dalam rapat di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Inisiatif Kopdes Merah Putih
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diluncurkan pada 21 Juli 2025 sebagai inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian desa di tengah arus globalisasi.
Kopdes Merah Putih berupaya memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan desa. Berbeda dari koperasi konvensional, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfokus pada simpan pinjam, tetapi juga mengelola distribusi logistik untuk memperkuat rantai pasok bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Implementasi program ini mencakup tiga model utama: pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Pemerintah mewajibkan Kopdes Merah Putih memiliki setidaknya tujuh unit usaha, meliputi gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, klinik desa, cold storage/cold chain, dan logistik (distribusi).
