Gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang dengan kontur yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lainnya untuk menampilkan kesan megah dan kokohnya Indonesia. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa lokasi calon pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD berada di posisi yang lebih tinggi di sebelah kiri Istana.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ujar Muzani saat meninjau lokasi pembangunan di Nusantara pada Senin (20/4/2026), seperti dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (22/04/2026).
Muzani menambahkan bahwa konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara. Ia mengapresiasi kesiapan pembangunan IKN yang telah menunjukkan kemegahannya.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Desain Disetujui Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan dengan menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
Proses pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025. Desainnya kemudian mengalami penyesuaian pada awal tahun 2026 berdasarkan arahan dari Presiden terkait penyempurnaan konsep.
Perancangan kawasan ini melibatkan studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir. Tujuannya adalah untuk menghadirkan konsep kawasan yang tidak hanya representatif dan fungsional, tetapi juga mampu mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Target Rampung 2027-2028
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi yang kuat, mencerminkan karakter kelembagaan negara. Presiden Prabowo telah menandatangani desain tersebut pada pekan lalu.
“Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, penekanan pada aspek filosofi ini penting agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam bagi penyelenggaraan negara.
