Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan investasi yang signifikan antara sektor pembangunan jalan dan perkeretaapian di Indonesia. Menurutnya, sektor perkeretaapian masih tertinggal dalam hal pendanaan dibandingkan dengan pembangunan jalan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
Anggaran Jalan Jauh Lebih Besar
Sebagai ilustrasi, AHY membandingkan alokasi anggaran pada tahun 2026. Pembangunan dan perbaikan jalan nasional diproyeksikan mencapai sekitar Rp 46 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan alokasi untuk sektor perkeretaapian yang hanya berkisar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” ujar AHY, menekankan adanya kesenjangan anggaran yang mencolok antara kedua sektor transportasi tersebut.
AHY menambahkan bahwa peran kereta api sangatlah strategis. Moda transportasi ini tidak hanya krusial untuk mobilitas penduduk, tetapi juga untuk kelancaran logistik antar-wilayah. Lebih lanjut, kereta api juga dinilai sebagai pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa sektor transportasi darat, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon. Sementara itu, kereta api hanya berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap total emisi karbon.
“Karena itu, pengembangan kereta api dinilai penting untuk menekan emisi sekaligus mengurangi beban jalan raya,” tegasnya.
Ketimpangan Jaringan Antar Pulau
Selain ketimpangan investasi, AHY juga mengungkapkan adanya jurang pemisah dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada di seluruh Indonesia, sekitar 10.000 kilometer di antaranya berada di Pulau Jawa.
Dari jumlah jaringan di Jawa tersebut, sekitar 7.000 kilometer masih aktif beroperasi, sementara sisanya tidak lagi digunakan.
Di luar Jawa, kondisi jaringan kereta api masih sangat terbatas. Pulau Sumatera memang sudah memiliki jaringan rel, namun belum sepenuhnya terhubung secara merata. Sementara itu, Pulau Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali. Pulau Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah, dengan demikian, arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” kata AHY.
Pengembangan ini, lanjut AHY, sangat penting untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
Skema Pembiayaan dan Industri Nasional
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan untuk pengembangan sektor perkeretaapian melalui berbagai skema. Opsi yang akan dijajaki meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan jaringan kereta api diharapkan dapat memacu kemandirian industri perkeretaapian nasional. Hal ini akan dicapai melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri.
Kebutuhan Fantastis untuk Reaktivasi
Dalam kesempatan yang sama, AHY memperkirakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 1.200 triliun untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api dalam jangka panjang.
“Jika kita ingin menambah, katakanlah tadi, 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Angka ini masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan seiring dengan kajian kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
AHY menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Fokus utamanya adalah pada pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, termasuk ekspansi jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
