SORONG, Indonesia — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Sorong pada Rabu, 22 April 2026. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat Daya.
Kepala Balai (Kabalai) Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Corneles Sagrim, menjelaskan bahwa Gibran secara khusus meninjau pembangunan tiga gedung utama: Kantor Gubernur, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya.
Apresiasi dan Efisiensi Pembangunan
Berdasarkan laporan yang disampaikan, progres pembangunan fisik untuk ketiga gedung tersebut beserta pekerjaan pendukungnya telah mencapai rata-rata 100 persen. Corneles Sagrim menyampaikan apresiasi Gibran terhadap hasil pembangunan.
“Beliau melihat kondisi bangunan dan cukup mengapresiasi. Bangunannya dinilai bagus, mewah, dan beliau sangat mengapresiasi pembangunan gedung perkantoran ini dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya,” ujar Corneles Sagrim saat memberikan keterangan kepada media.
Corneles mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama, yang mencakup lima kegiatan utama termasuk pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), telah menyerap anggaran sekitar Rp 444 miliar. Menurutnya, Gibran menilai pembangunan di Papua Barat Daya tergolong lebih murah dan efisien jika dibandingkan dengan pembangunan serupa di daerah otonomi baru (DOB) lainnya.
Jaminan Kualitas dan Ketahanan Bencana
Mengenai kualitas bangunan, Corneles Sagrim memberikan jaminan bahwa seluruh proses pengerjaan telah melalui pengujian teknis untuk memastikan standar mutu terpenuhi. Ia juga menambahkan bahwa seluruh proyek telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika ada defect atau kekurangan kecil seperti keramik yang belum rapi, itu akan segera diselesaikan dalam masa pemeliharaan. Kami harus memastikan semuanya sempurna,” tegas Corneles.
Salah satu perhatian utama dalam pembangunan ini adalah ketahanan kawasan terhadap banjir. Corneles memastikan bahwa lokasi pembangunan telah direncanakan berada di ketinggian lebih dari 8 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sistem drainase dan saluran air juga telah diperhitungkan secara matang untuk mengantisipasi luapan air saat terjadi hujan deras.
Fasilitas Modern dan Tahap Penyelesaian
Lebih lanjut, kawasan pusat pemerintahan ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern berupa Multi Utility Tunnel (MUT). MUT merupakan saluran besar bawah tanah yang berfungsi untuk menata berbagai utilitas seperti jaringan pipa air, kabel listrik, hingga telepon, sehingga tidak ada lagi kabel yang melintang di udara.
Meskipun gedung-gedung utama telah rampung secara fisik, peresmiannya masih menunggu penyelesaian pekerjaan penataan kawasan. Pekerjaan ini meliputi pembangunan jalan, saluran air, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura masuk yang saat ini sedang dalam proses lelang.
Terkait fungsionalitas, gedung-gedung tersebut sebenarnya sudah siap digunakan segera setelah suplai daya listrik dari PLN masuk untuk mengoperasikan fasilitas seperti lift dan sistem kelistrikan bangunan lainnya.
