Demonstrasi warga dan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (21/4/2026) berujung ricuh. Massa yang awalnya menyampaikan aspirasi terkait kebijakan dan gaya hidup mewah gubernur, membakar kardus dan melempar botol ke arah aparat kepolisian setelah tuntutan mereka tidak direspons. Sejumlah demonstran kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Aksi Tuntut Evaluasi Kebijakan, Berakhir Bentrok
Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Kaltim menggelar unjuk rasa di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (21/4/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Gedung DPRD Kaltim, yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Massa yang berasal dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, berkumpul di Masjid Baitul Muttaqiren Islamic Center sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kaltim. Mereka membawa spanduk dan bendera organisasi, serta menyampaikan orasi secara bergantian.
Tiga Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Perhatian terbesar massa tertuju pada anggaran rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencapai Rp 25 miliar. Selain itu, mereka juga menyoroti pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat fitnes di rumah jabatan tersebut. Polemik pembelian mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar juga kembali diangkat dan memicu kemarahan massa.
Kericuhan Pecah Akibat Tak Ada Respons
Situasi demonstrasi yang awalnya berlangsung tertib sejak pukul 14.00 Wita, mulai memanas menjelang petang. Ketegangan meningkat sekitar pukul 18.00 Wita ketika aparat kepolisian meminta massa mundur dari area kantor gubernur. Hal ini terjadi karena tuntutan massa tidak mendapatkan respons langsung dari gubernur maupun wakil gubernur yang tidak menemui para pengunjuk rasa.
Menjelang malam, situasi berubah ricuh. Sejumlah peserta aksi melempar botol dan air minum ke arah aparat. Massa juga membakar kardus di sekitar lokasi dan kembali melakukan pelemparan ke arah petugas. Bentrok antara massa dan aparat berlangsung hingga sekitar pukul 20.00 Wita sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan.
Polisi Amankan Sejumlah Demonstran
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, menyatakan bahwa secara umum aksi tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dikontrol. Ia mengapresiasi pelaksanaan unjuk rasa yang berjalan damai dan tertib, serta aspirasi yang telah tersampaikan.
Menurut Endar, aspirasi massa telah diterima oleh pimpinan DPRD Kaltim, sementara aksi di Kantor Gubernur juga telah dipantau oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa aparat telah bertindak sesuai prosedur standar operasional dalam menangani situasi di lapangan.
Meskipun demikian, Endar mengakui adanya sejumlah peserta aksi yang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan. “Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Tak Temui Demonstran
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan karena tidak menemui massa aksi dan memilih tidak memberikan pernyataan saat meninggalkan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026) malam. Sikap ini diambil setelah demonstrasi yang berlangsung sejak siang berujung ricuh.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Rudy keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA, satu jam setelah massa dipukul mundur oleh aparat. Dengan pengawalan ketat, ia berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Sejumlah wartawan yang mencoba meminta tanggapan terkait tuntutan massa maupun kericuhan tidak mendapatkan respons. Rudy langsung masuk ke kediaman dinasnya tanpa memberikan komentar. Endar mengonfirmasi bahwa gubernur dan wakil gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung, namun pemerintah provinsi memutuskan tidak menerima massa untuk audiensi langsung.
