BANYUMAS, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas kini menanggung penuh biaya operasional Bus Trans Banyumas yang sebelumnya disubsidi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, alokasi dana sebesar Rp 14,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprediksi hanya cukup untuk membiayai operasional selama 130 hari, atau hingga Agustus 2026.
Pertanyaan besar pun muncul mengenai kelanjutan layanan transportasi publik ini setelah anggaran tersebut habis. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan operasional Bus Trans Banyumas tetap berjalan.
Skenario Kelanjutan Operasional Bus Trans Banyumas
Salah satu upaya utama yang akan dilakukan Pemkab Banyumas adalah melobi pemerintah pusat agar kembali mengucurkan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Nanti subsidinya saya harapkan dari pusat masih ada satu termin lagi di APBN Perubahan,” ujar Sadewo saat acara serah terima pembiayaan dari APBN ke APBD di pool terpadu Bus Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026). Ia menambahkan, janji tersebut datang dari Kementerian Perhubungan dan anggota Komisi V DPR RI yang akan mendorong realisasinya.
Namun, Bupati Sadewo menegaskan komitmennya untuk tetap menjamin keberlangsungan operasional Trans Banyumas, meskipun skenario pelobi ke pusat tidak berhasil. “Tapi alternatif terburuk pun saya sudah siap, kami sudah siapkan. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus,” tegasnya.
Sadewo menjelaskan, jika tidak ada lagi subsidi dari pemerintah pusat, maka konsekuensinya adalah penyesuaian tarif bagi penumpang.
“Nanti akan dihitung penyesuaian sesuai dengan kemampuan kami. Tapi, selama masih ada subsidi dari pusat, meskipun gabungan, ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah, maka kami masih mengikuti tarif yang lama,” katanya. “Tapi begitu subsidi hanya APBD, tentunya harus ada penyesuaian tarif,” imbuh Sadewo.
Komitmen Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas, Omar Udaya, memastikan bahwa Bus Trans Banyumas akan terus beroperasi seperti biasa. “Pak Bupati sudah komit, kalaupun tidak ada dari APBN Perubahan, APBD siap. Jadi sampai akhir tahun 2026, angkutan massal ini dapat berjalan karena ini juga salah satu program pemerintah, hemat energi pasti,” kata Omar.
Omar menambahkan, selain sebagai program hemat energi dan bahan bakar, Trans Banyumas juga dinilai dapat mengurangi kemacetan dan melatih kedisiplinan masyarakat.
“Harapan kami masyarakat Kabupaten Banyumas gunakan, manfaatkan Trans Banyumas ini semaksimal mungkin sehingga program pemerintah pusat hemat energi, hemat BBM, mengurangi kemacetan dapat teratasi semuanya,” ujar Omar.
Transisi Pembiayaan dan Tarif Tetap
Sebelumnya diberitakan, pembiayaan operasional Bus Trans Banyumas resmi beralih dari APBN ke APBD. Peralihan ini dilakukan untuk memastikan kelanjutan layanan transportasi publik tersebut setelah kontrak dengan Kementerian Perhubungan berakhir.
Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena tarif bus dipastikan tetap stabil. Rincian tarifnya adalah sebagai berikut:
- Umum: Rp 3.900
- Pelajar dan lansia: Rp 2.000
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, menyatakan bahwa kontrak dengan Kemenhub telah resmi berakhir pada 20 April 2026. Sejak saat itu, pihak operator mulai melakukan penagihan biaya operasional langsung kepada Pemkab Banyumas.
