Banda Aceh – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membagikan resep kepemimpinan daerahnya di hadapan para wali kota se-Sumatera bagian Utara dalam seminar nasional “Best Practice Kepemimpinan Daerah” di Banda Aceh, Rabu (22/4/2026). Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai “manajer marketing” untuk menarik investor dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Dalam paparannya di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Luthfi menguraikan sejumlah praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kunci utamanya adalah paradigma baru bagi kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk lebih proaktif dalam memasarkan potensi daerahnya.
“Kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya agar bisa ditawarkan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Pendekatan ini terbukti efektif di Jawa Tengah. Pada tahun 2025, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai sekitar Rp 88,5 triliun. Luthfi menjelaskan bahwa dalam setiap kunjungannya, baik ke provinsi lain, luar negeri, maupun pertemuan dengan duta besar, ia selalu mengajak serta jajaran bupati dan wali kota, bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Tujuannya jelas: untuk mempromosikan potensi daerah secara langsung dan membuka pintu kerja sama serta peluang investasi yang lebih luas. Luthfi juga menyoroti pentingnya penetapan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, namun tetap dengan catatan agar tidak mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD) yang krusial bagi ketahanan pangan.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Selain fokus pada investasi, Jawa Tengah juga gencar membangun kolaborasi dengan berbagai elemen. Di sektor pendidikan, tercatat 111 perguruan tinggi telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jateng. Luthfi menilai kontribusi perguruan tinggi sangat vital dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mendorong inovasi.
Konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif menjadi pilar penting lainnya. Luthfi menggambarkan sinergi antara gubernur dan 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah sebagai pembentukan sebuah “super team” yang solid. Ia menegaskan bahwa ego sektoral harus disingkirkan demi pertumbuhan bersama.
“Jadi, kami membentuk super team dalam membangun daerah. Tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain harus tumbuh bersama,” katanya.
Kolaborasi antardaerah ini salah satunya diwujudkan melalui pembentukan wilayah aglomerasi. Kawasan Soloraya, yang melibatkan tujuh kabupaten/kota, menjadi contoh nyata. Pada tahun 2025, kawasan ini berhasil menggelar Soloraya Great Sale (SGS) dengan nilai transaksi mencapai Rp 10,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Di sektor kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program konkret, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, penyediaan sekolah gratis bagi anak kurang mampu, hingga bantuan modal usaha.
Untuk menekan angka pengangguran terbuka (TPT), Pemprov Jawa Tengah juga secara aktif memperkuat program link and match antara dunia pendidikan dan industri. Kerja sama dengan sekolah menengah kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik menjadi strategi utama dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
Kegiatan seminar ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026. Seminar tersebut dihadiri oleh para wali kota dari wilayah Sumatera bagian utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, serta diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum.
