JAKARTA, Kompas.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) telah menimbulkan efek berantai. Mulai dari langkah efisiensi yang diambil oleh pejabat daerah hingga tekanan yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah, melalui PT Pertamina (Persero), secara resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta LPG nonsubsidi. Penyesuaian ini didasarkan pada formula harga dasar BBM yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi tergolong signifikan. Di wilayah Jakarta, misalnya, harga Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter. Harga Dexlite juga mengalami kenaikan tajam menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200 per liter, sementara Pertamina Dex kini dijual seharga Rp 23.900 per liter, naik dari Rp 14.500 per liter. Secara rata-rata, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini mencapai sekitar 60 persen.
Tidak hanya BBM, harga LPG nonsubsidi juga ikut terkerek naik. Untuk tabung ukuran 12 kilogram di Jakarta, harga kini berada di kisaran Rp 228.000 per tabung, meningkat Rp 36.000 dari harga sebelumnya Rp 192.000. Sementara itu, LPG ukuran 5,5 kilogram mengalami kenaikan sebesar Rp 17.000, dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung.
Kenaikan harga komoditas energi ini terjadi seiring dengan lonjakan harga energi global, termasuk minyak mentah dan kontrak LPG dunia. Situasi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Pejabat Mulai Berhemat di Tengah Kenaikan Harga
Dampak langsung dari kenaikan harga BBM dan LPG mulai terasa di lingkungan pemerintahan daerah. Di Tasikmalaya, Wakil Wali Kota Diky Candra Negara mengambil langkah taktis untuk efisiensi dengan mengganti kendaraan dinasnya.
Diky memutuskan beralih dari Mitsubishi Pajero yang menggunakan Pertamina Dex ke Toyota Innova Zenix, yang dinilai lebih irit bahan bakar. Ia berpendapat bahwa lonjakan harga BBM jenis diesel dan bensin beroktan tinggi berpotensi membebani anggaran operasional daerah.
“Saya secara pribadi sudah menyampaikan ke bagian umum, bahwa ke depan saya pake mobil Toyota Innova Zenix itu lebih irit karena tidak ada kenaikan (signifikan pada jenis BBM-nya),” ujar Diky, Minggu (19/4/2026), seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai bahwa mempertahankan kendaraan dinas yang lama akan memicu pembengkakan anggaran. Oleh karena itu, Diky mengusulkan agar mobil dinas Pajero tersebut diistirahatkan atau dilelang.
“Kalau pake Pajero yang sekarang untuk sehari-hari, kemungkinan akan membengkak dan tentunya harus ada tambahan BBM dan itu tidak mungkin nambah anggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Diky menekankan pentingnya perubahan gaya hidup para pejabat dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
“Jangan pernah berpikir lagi pola hidup di mana pejabat teh kudu keren, di mana pejabat kudu kitu (begitu), kita tidak seperti itu dengan kondisi sekarang yuk menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa pejabat pun sama manusia,” tegasnya.
UMKM Tertekan, Cari Strategi Baru
Di sisi lain, pelaku UMKM mulai merasakan tekanan yang cukup berat akibat kenaikan harga energi. Untuk menekan biaya operasional yang meningkat, sebagian pelaku usaha terpaksa mencari alternatif dalam penggunaan energi.
Novia Ajeng, pemilik Kedai Siberat di Jakarta, mengaku harus menyiasati kenaikan harga LPG. Ia terpaksa mengubah pola penggunaan tabung gasnya.
“Biasanya pakai yang 12 kilo (gram). Cuma buat sekarang karena harganya naik lumayan banget ya, kadang kita akalin pakai yang 3 kilo (gram), yang subsidi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026), seperti dikutip dari Kompas.tv.
Meskipun biaya operasional usahanya meningkat, Ajeng belum berani menaikkan harga jual produknya. Ia khawatir hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggan, mengingat daya beli masyarakat yang sensitif terhadap kenaikan harga.
“Karena kita UMKM kan sangat berpengaruh ya kalau ada kenaikan-kenaikan dari harga gas, plastik, bahan baku lainnya, dan enggak bisa semena-mena kita naikin harga jualnya,” katanya.
Ajeng memilih untuk mencari cara lain agar usahanya tetap berjalan, meskipun ia menyadari bahwa margin keuntungan berpotensi tergerus akibat kenaikan biaya produksi.
Pemerintah: Kenaikan Mengikuti Mekanisme Pasar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi merupakan konsekuensi dari berjalannya mekanisme pasar.
“Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa harga energi nonsubsidi akan terus mengikuti pergerakan harga global. Jika harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM dan LPG nonsubsidi juga berpotensi untuk ikut turun.
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa harga dan stok LPG subsidi ukuran 3 kilogram akan tetap terjaga untuk memastikan ketersediaannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
