Demo yang digelar massa mahasiswa dan organisasi masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 21 April 2026, berakhir ricuh. Massa sempat bertahan di Kantor Gubernur Kaltim sebelum akhirnya dibubarkan oleh aparat keamanan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terlihat meninggalkan kantornya setelah situasi memanas. Ketika awak media yang masih berada di lokasi mencoba meminta tanggapan terkait aksi tersebut, Rudy memilih untuk bungkam dan berjalan di bawah pengawalan petugas. Polisi yang telah membentuk barikade dan memasang kawat berduri kemudian berhasil membubarkan massa yang sempat melanjutkan aksi mereka.
Pemicu Aksi: Transparansi Anggaran Daerah
Keresahan masyarakat terkait transparansi anggaran pemerintah daerah menjadi pemicu utama demo yang berlangsung hari ini. Sebelum mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, massa aksi sempat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Sorotan utama massa aksi tertuju pada pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim. Rinciannya, Pemerintah Provinsi Kaltim menganggarkan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas gubernur. Anggaran ini sempat menjadi perhatian publik, bahkan sempat “disentil” oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang kemudian berujung pada pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kompas.com pada Selasa (21/4/2026), diperkirakan sekitar 2.000 orang turut serta dalam aksi demo tersebut.
Massa aksi mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak interpelasi terkait anggaran pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan gubernur serta wakil gubernur. “Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” ujar Budiman Arief, perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda.
Budiman menambahkan, “Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata.”
