SAMARINDA, CNN INDONESIA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memilih bungkam dan meninggalkan kantornya dengan pengawalan ketat pada Selasa (21/4/2026) malam, setelah unjuk rasa yang berujung ricuh sejak siang. Sikap enggan menemui massa dan awak media ini menuai sorotan.
Rudy Mas’ud terpantau keluar dari Kantor Gubernur Kalimantan Timur sekitar pukul 21.10 WITA. Ia berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak sekitar 100 meter, tanpa memberikan satu pun pernyataan terkait tuntutan massa atau insiden kericuhan yang pecah. Sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan tak mendapat respons.
Gubernur dan Wagub Berada di Kantor Saat Aksi
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berada di dalam gedung saat demonstrasi berlangsung. Namun, pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menggelar audiensi dengan massa.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan aksi unjuk rasa yang dimulai sejak siang itu memuncak sekitar pukul 18.00 WITA. Aksi saling lempar antara massa dan petugas keamanan tak terhindarkan, hingga akhirnya aparat kepolisian mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Tuntutan Massa dan Sorotan Anggaran Fantastis
Demonstrasi tersebut menyuarakan tiga tuntutan utama: evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Namun, isu yang paling kuat memantik kemarahan massa adalah terkait gaya hidup mewah para pejabat di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam dan memicu kekecewaan publik antara lain:
- Renovasi Rumah Jabatan: Alokasi anggaran senilai Rp 25 miliar, termasuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat fitness.
- Pengadaan Kendaraan Dinas: Pembelian mobil mewah jenis Range Rover dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar.
Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh pihak pemerintah provinsi dinilai semakin memperkeruh situasi dan meninggalkan kekecewaan mendalam bagi massa aksi. Ketidakadaan dialog dan respons yang jelas dari pemerintah dikhawatirkan akan terus menimbulkan pertanyaan publik mengenai keseriusan penanganan tuntutan yang telah disampaikan.
