SAMARINDA – Massa yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), kecewa karena Gubernur tidak bersedia menemui mereka meskipun diketahui berada di dalam kantor. Aksi yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 20.03 Wita ini kemudian berakhir ricuh.
Sejak siang, para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya telah berkumpul di depan kantor gubernur, berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah. Namun, hingga menjelang malam, pertemuan yang dinanti tak kunjung terwujud.
Situasi ini memicu ketegangan yang kemudian berujung pada kericuhan.
Gubernur Berada di Kantor, Audiensi Gagal
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, membenarkan bahwa Gubernur Kalimantan Timur memang berada di kantor saat aksi berlangsung. Namun, ia menjelaskan bahwa pertemuan tidak terjadi karena massa menolak mekanisme audiensi yang ditawarkan.
“Gubernur ada tadi, ada di kantor, tapi itu memang pengunjuk rasa tidak mau audiensi, jadi berharapnya ada perwakilan,” ujar Endar saat dikonfirmasi.
Menurut Endar, Gubernur menginginkan perwakilan massa untuk masuk ke dalam kantor guna melakukan audiensi. Namun, hal tersebut tidak terlaksana.
Tiga Tuntutan Utama Massa
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim. Ketiga, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Salah satu poin yang menjadi sorotan tajam adalah anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltim yang mencapai Rp 25 miliar. Anggaran ini mencakup pengadaan fasilitas mewah seperti akuarium laut dan alat kebugaran (fitness).
Selain itu, isu pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover seharga Rp 8,5 miliar juga kembali diangkat dalam demonstrasi kali ini.
Kericuhan Pecah Akibat Dorongan Aparat
Ketegangan di lapangan mulai meningkat sekitar pukul 18.00 Wita, ketika aparat kepolisian melakukan dorongan terhadap massa untuk mundur. Respon dari sejumlah peserta aksi adalah dengan melempar botol dan air minum ke arah petugas.
Situasi kemudian berubah menjadi ricuh. Massa mulai membakar kardus di sekitar lokasi dan kembali melempari aparat dengan benda-benda yang ada. Menanggapi hal tersebut, polisi menurunkan tim untuk membubarkan aksi, termasuk dengan menggunakan water cannon.
Pembubaran berlangsung hingga sekitar pukul 20.00 Wita, sebelum situasi akhirnya dapat dikendalikan.
Penanganan Sesuai Prosedur
Endar Priantoro menegaskan bahwa secara umum, aksi unjuk rasa tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Ia menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah peserta aksi telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Tidak adanya pertemuan antara gubernur dan perwakilan massa menjadi titik krusial dalam demonstrasi tersebut, yang berujung pada peningkatan eskalasi situasi di lapangan.
