PADANG, KOMPAS.com – Seiring meredanya perhatian publik pascabencana banjir bandang yang melanda Kota Padang pada November 2025, ribuan penyintas kini hidup dalam ketidakpastian di hunian sementara (huntara). Mereka menghadapi kenyataan pahit tanpa penghasilan tetap, sementara proses pemulihan lahan pertanian dan pemukiman masih jauh dari tuntas.
Banyak warga yang rumah, lahan pertanian, dan tempat usaha mereka lenyap diterjang banjir bandang. Kini, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan uluran tangan para donatur serta pemerintah, sembari menanti kejelasan status hunian tetap.
Kehidupan di Huntara Tanpa Kepastian
Nalrayeni (53), salah seorang penyintas yang kini tinggal di Huntara Mandiri Kapalo Koto, menuturkan bahwa sejak bencana melanda, pendapatannya menjadi tidak menentu. Ia harus menghidupi dua orang anak, salah satunya adalah janda yang suaminya telah meninggal dunia.
“Hilang sawahnya, kalau ada material banjir seperti batu masih bisa dibersihkan. Ini hilang,” ujarnya kepada Kompas.com, merujuk pada lahan sawah yang menjadi sumber penghasilan utamanya, kini telah berubah menjadi aliran sungai.
Situasi ini memaksa Nalrayeni dan keluarganya bergantung pada bantuan. Ia mengakui bantuan yang diterima, seperti beras dan minyak goreng, cukup meringankan beban ekonomi yang kini hanya ditopang oleh suaminya.
Sejak pindah ke huntara, suami Nalrayeni terpaksa bekerja kasar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menjadi kuli panggul atau mengangkat batu di sungai. Namun, kondisi kesehatannya kini menjadi kekhawatiran baru.
“Sekarang suami habis operasi katarak, ya tidak ada pilihan lagi. Tanpa pemasukan dan hanya berharap bantuan,” tutur Nalrayeni saat ditemui usai mencuci beras untuk makan siang.
Ia sangat berharap segera ada kejelasan mengenai nasib para penyintas di huntara, termasuk dirinya yang kehilangan lahan pertanian. Hingga kini, Nalrayeni baru sebatas dalam proses pendataan penerima bantuan banjir, tanpa ada tindak lanjut yang pasti.
Senada dengan Nalrayeni, penyintas lainnya, Murni, mengungkapkan bahwa batas sawahnya kini tertimbun material pasir dan batu yang tebal. Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembersihan lahan daripada hanya memberikan bantuan bibit.
“Jika ada bantuan bibit, kami bukan menolak, tapi mau ditanam di mana? Lahan belum bisa diolah karena dipenuhi batu,” tegas Murni, menambahkan bahwa pemberian bibit sebelum lahan siap tanam tidak akan menyelesaikan akar permasalahan petani pascabanjir.
Upaya Pemerintah dalam Rehabilitasi Lahan
Menanggapi keluhan warga, Pemerintah Kota Padang telah melakukan peninjauan langsung terhadap progres rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian agar lahan warga dapat kembali produktif.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan bahwa bantuan rehabilitasi lahan tersebut bersumber dari kementerian terkait yang baru tiba di Kota Padang sekitar sepekan lalu. Pemerintah kota segera mendistribusikan bantuan tersebut agar proses pengerjaan di lapangan tidak tertunda.
“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai sekitar satu minggu yang lalu. Saat ini sudah langsung digotong-royongkan oleh masyarakat dengan dukungan beberapa alat berat,” ujar Fadly.
Ia menekankan bahwa selain pengerjaan fisik, fokus utama pemerintah adalah memulihkan kesuburan tanah dan memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat banjir.
“Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan. Baik melalui pengolahan tanah maupun perbaikan irigasi agar hasilnya kembali maksimal,” harap Fadly.
Alokasi Anggaran dan Sistem Padat Karya
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyampaikan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 102 hektar. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk tahap awal, yang dikerjakan dengan sistem padat karya.
Secara keseluruhan, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk Kota Padang mencapai Rp 7,6 miliar. “Uangnya ditransfer langsung oleh Kementerian Pertanian ke rekening kelompok tani agar lahan bisa diperbaiki seperti semula,” jelas Yoice.
Untuk kategori kerusakan sedang hingga berat, seperti di wilayah Kuranji, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 15,5 juta per hektar khusus untuk pembersihan sedimen.
Kendala Lahan Hanyut di Wilayah Pauh
Meskipun rehabilitasi di Kuranji mulai berjalan, Yoice mengakui adanya kendala besar di wilayah lain, khususnya di Kecamatan Pauh. Sekitar 40 hektar sawah di wilayah tersebut dilaporkan hilang total akibat hanyut terbawa arus sungai.
“Kami masih mencari solusi yang cocok untuk sawah yang hanyut ini, karena hingga kini belum ada skema bantuan pasti dari kementerian untuk lahan yang hilang total,” ujar Yoice, menandakan tantangan besar dalam pemulihan pascabanjir.
