JAKARTA, Kompas.com — Pemerintah Indonesia menargetkan penempatan 500.000 pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun 2026, dengan Malaysia diproyeksikan tetap menjadi negara tujuan utama. Target ini disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, saat menggelar pertemuan dengan delegasi Malaysian Chinese Association (MCA) di Jakarta Selatan pada Selasa (21/4/2026).
“Tahun 2026 ini, Bapak Presiden Prabowo mengarahkan kami untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja berkualitas. Malaysia tetap menjadi negara penempatan terbesar,” ujar Menteri Mukhtarudin. Data awal tahun ini menunjukkan tren positif, dengan 22.915 layanan penempatan ke Malaysia tercatat sejak Januari hingga April 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri delegasi MCA yang dipimpin oleh Datuk Ir. Lawrence Low, didampingi sejumlah pengurus dan pelaku usaha lintas sektor dari Malaysia.
Transformasi Kelembagaan dan Pergeseran Sektor Penempatan
Dalam diskusi, Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI telah mengalami transformasi kelembagaan dari sebuah badan menjadi kementerian. Perubahan ini memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola seluruh siklus penempatan dan pelindungan PMI, mulai dari proses persiapan hingga kepulangan.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pergeseran fokus sektor penempatan. Selama ini, sektor perkebunan mendominasi penempatan PMI di Malaysia. Namun, ke depan, pemerintah akan mengarahkan penempatan pada tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi. Sektor yang menjadi prioritas meliputi kesehatan (perawat dan caregiver), industri strategis, welder atau tukang las, serta sektor hospitality.
Empat Area Kolaborasi Strategis
Pertemuan antara Kementerian P2MI dan delegasi MCA juga merumuskan empat area kolaborasi strategis yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama kedua negara dalam pengelolaan pekerja migran.
- Penguatan Pendidikan Vokasi: MCA akan mendukung penguatan pendidikan vokasi PMI melalui perguruan tinggi yang dimiliki MCA. Ini termasuk implementasi sistem link and match industri untuk memastikan pelatihan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Malaysia.
- Skema Perekrutan: Mendorong skema perekrutan melalui jalur resmi Private to Private (P to P) serta pengembangan skema Government to Private (G to P) yang melibatkan perusahaan dalam jaringan MCA.
- Pembentukan Gugus Tugas Bersama: Dibentuknya gugus tugas bersama untuk menangani sengketa antara pekerja migran dan majikan secara cepat dan adil, guna memperkuat aspek pelindungan.
- Pemberdayaan Purna PMI: Kerja sama juga mencakup pemberdayaan purna PMI, termasuk dukungan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui jaringan ekonomi MCA.
“Malaysia adalah sahabat baik dan negara tetangga kita. Dengan dukungan MCA sebagai bagian dari koalisi pemerintah Malaysia, kami optimis pelindungan pekerja migran akan semakin kuat,” ujar Mukhtarudin. Ia menambahkan, fokus utama adalah memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti gaji, asuransi, dan hunian yang layak bagi para pekerja migran.
Fokus pada Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme
Di sisi Malaysia, Datuk Lawrence Low menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa diskusi yang dilakukan mencakup berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga industri perkebunan kelapa sawit.
“Bagi kami, kunjungan ke Indonesia ini terasa seperti ‘balik kampung’ ke rumah sendiri. Malaysia adalah sahabat baik Indonesia,” ujar Lawrence, menggambarkan kedekatan hubungan kedua negara.
Salah satu fokus utama dari pihak MCA adalah pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang mereka miliki, termasuk dua universitas dan rumah sakit pendidikan di Malaysia. Melalui kolaborasi ini, diharapkan PMI dapat bertransformasi menjadi tenaga profesional yang memiliki keahlian berbasis pendidikan vokasi.
“Kami menitikberatkan usaha sama dengan Kementerian melalui institusi vokasi kami. Kami ingin pekerja migran ini tidak hanya sebagai buruh, tapi merupakan tenaga profesional,” imbuh Lawrence.
Dalam sektor kesehatan, kerja sama akan difokuskan pada penempatan tenaga medis Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di Malaysia. Sementara itu, di sektor perkebunan, kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan standar kerja dan kompetensi yang lebih tinggi.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Menteri P2MI dijadwalkan akan melakukan kunjungan balasan ke Malaysia pada Mei 2026. Kunjungan tersebut akan membahas lebih lanjut implementasi pusat pelatihan kompetensi dan penguatan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran.
