JAKARTA, Kompas.com — Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menekankan peran krusial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai garda terdepan dalam menjembatani kebijakan pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi fundamental dan merata. Ia mendesak seluruh insan BUMN untuk aktif berkomunikasi dengan masyarakat guna menjelaskan arah kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam sebuah acara Pertamina, seperti dikutip dari rekaman video yang beredar pekan ini, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan Dony ini muncul sebagai respons terhadap adanya sentimen negatif yang kerap muncul di ruang publik terhadap pemerintah. Ia berharap karyawan BUMN dapat menjadi corong utama dalam memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan negara.
“Sebagai bagian dari pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dorong Pemahaman Arah Kebijakan Ekonomi
Dony Oskaria menyatakan keyakinannya terhadap arah transformasi ekonomi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui pemikiran yang matang dan memiliki tujuan jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ungkap Dony.
Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap dasar pemikiran di balik setiap kebijakan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” imbuhnya.
Transformasi Menuju Pertumbuhan Fundamental dan Merata
Lebih lanjut, Dony Oskaria menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah berfokus pada pergeseran dari pertumbuhan ekonomi yang bersifat semu menuju pertumbuhan yang lebih fundamental dan merata. Hal ini penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah, kata Dony, menargetkan penguatan pada sektor ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, BUMN diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi bisnisnya, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik.
Peran ganda ini dinilai sangat esensial agar kebijakan ekonomi dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Percepatan Integrasi Pajak Digital Luar Negeri
Sejalan dengan upaya penguatan komunikasi kebijakan kepada publik, pemerintah bersama BP BUMN juga tengah mendorong percepatan integrasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan efisiensi layanan.
Langkah ini dibahas dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Jalin Pembayaran Nusantara.
“Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony dalam keterangan resminya pada Jumat (17/4/2026).
Melalui integrasi sistem ini, proses pembayaran pajak atas transaksi digital internasional diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan administrasi yang berbelit. Sistem baru ini juga ditargetkan dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara yang pemungutan pajaknya masih perlu dioptimalkan.
