Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu (18/4/2026) berpotensi mendorong laju inflasi nasional. Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif untuk menahan dampak lanjutan terhadap ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan penyesuaian harga untuk beberapa produk BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo mengalami lonjakan harga dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter, naik sebesar Rp 6.300. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada Dexlite yang melonjak Rp 9.400, dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter. Pertamina Dex juga mengalami kenaikan sebesar Rp 9.400, dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.
Kenaikan harga ini telah memicu perhatian berbagai pihak, termasuk di parlemen. Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah memastikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak merembet ke harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak Inflasi Disebut Terbatas pada BBM Nonsubsidi
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus pakar bahan bakar dan pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, berpendapat bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tidak akan terlalu besar selama yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi.
“Kalau yang naik bahan bakar subsidi, jelas semua harga barang akan naik. Tapi kalau nonsubsidi, pengaruhnya mungkin ada, tapi tidak terlalu besar,”
ujar Tri kepada Kompas.com, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa distribusi logistik di Indonesia masih banyak bergantung pada kendaraan berbahan bakar solar. Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax Turbo tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok.
Tri juga menyoroti bahwa perubahan harga BBM di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah global yang bergerak dinamis mengikuti kondisi geopolitik.
“Harga crude oil yang diolah sekarang itu biasanya dibeli dua bulan lalu. Jadi ketika konflik terjadi dan pasokan terganggu, harga naik,”
jelasnya.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM tidak bisa berlangsung secara instan, meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan. “Harus menunggu dua sampai tiga bulan, karena minyak mentah tidak langsung diolah saat dibeli,” katanya.
Potensi Tekanan Inflasi Perlu Diantisipasi
Sementara itu, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM memiliki potensi besar memicu tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kenaikan harga BBM sangat berpotensi meningkatkan laju inflasi sehingga pemerintah harus mengelolanya dengan segera,”
ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Selasa (21/4/2026).
Ia menyarankan berbagai langkah konkret yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengelola dampak tersebut, mulai dari penguatan sektor pangan hingga perbaikan sistem transportasi publik.
- Penguatan ketersediaan pangan secara segera.
- Perbaikan transportasi massal untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi.
- Peningkatan keamanan sosial di berbagai penjuru dan pada malam hari agar masyarakat merasa aman menggunakan transportasi umum.
- Penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) selama 1-2 hari per minggu.
- Dan lain-lain.
Selain itu, Eddy menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global.
“Bagi pemerintah, komunikasi ke masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi perlu diperbaiki. Komunikasi tersebut harus serius namun dapat dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat bersatu menghadapi badai geopolitik, dan tidak terjebak dalam debat kusir yang tidak konstruktif,”
tambahnya.
Dorongan Energi Hijau di Tengah Gejolak Harga Minyak
Eddy juga menilai bahwa dinamika harga minyak dunia ke depan akan sangat fluktuatif, terutama akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai kawasan.
“Harga minyak dunia akan berfluktuasi dengan dahsyat akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah,”
ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai langkah strategis jangka panjang.
“Pemerintah perlu segera menggalakkan penelitian di berbagai universitas dan perusahaan energi untuk memacu green energy,”
katanya.
Lebih lanjut, Eddy mengingatkan bahwa kenaikan harga energi juga berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Potensi tekanan terhadap fiskal negara sangat nyata. Penghematan di sektor lain perlu dilakukan,”
ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha agar tetap produktif di tengah tekanan global.
“Kewirausahaan di masyarakat perlu didorong. Insentif pajak dan nonpajak bagi masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan. Produktivitas perusahaan dan daya saing ekspor perlu dibantu dengan serius,”
jelasnya.
