Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taj Yasin, mengakui adanya dinamika dan permasalahan di internal partai yang tengah dihadapi. Pernyataan ini disampaikan Taj Yasin menanggapi adanya desakan dari sejumlah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia yang meminta pergantian dirinya dari posisi Sekjen DPP PPP.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang digelar secara daring pada Kamis, 16 April 2026. Taj Yasin menegaskan bahwa isu pergantian dirinya tersebut saat ini masih sebatas wacana dan belum ada pembahasan mendalam di tingkat partai.
“Ya itu kan baru wacana di medsos ya, belum ada pembahasan internal di partai. Ya kita tunggu saja dari partai bagaimana. Selama ini sih belum ada pembahasan itu,” ujar Taj Yasin di kantornya, Rabu, 22 April 2026.
Lebih lanjut, Taj Yasin membantah tudingan yang menyebutkan dirinya tidak profesional dalam menjalankan perannya sebagai Sekjen PPP, termasuk dalam mengelola DPW yang tersebar di seluruh Indonesia. “Enggak, saya rasa kita juga profesional, kita urusin DPW-DPW,” katanya.
Masalah Internal Jadi Akar Persoalan
Taj Yasin mengakui bahwa memang terdapat permasalahan di internal PPP yang perlu segera diselesaikan. Ia mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan tersebut belum terselesaikan sepenuhnya di dalam partai.
“Memang di PPP masih ada permasalahan sehingga memang belum kita selesaikan di internal. Itu aja sebenarnya,” bebernya.
Sebelumnya, desakan pergantian Taj Yasin datang dari perwakilan daerah yang menyampaikan kritik terhadap kinerja Sekjen yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan partai. Salah satu yang bersuara adalah Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki.
Saiful menilai ada oknum di tingkat DPP yang dinilai menghambat kerja organisasi. Ia secara spesifik menyoroti lambatnya komunikasi dan pembahasan terkait kepentingan partai sejak Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) diterbitkan.
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam rilisnya pada Jumat, 17 April 2026.
Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia berpendapat bahwa Sekjen seharusnya menjalankan tata kelola organisasi sesuai AD/ART, namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegas Saiful.
