Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II tahun 2026 dijadwalkan mulai disalurkan pada pekan kedua April ini. Namun, proses pemutakhiran data menemukan adanya 11.014 penerima yang tidak lagi memenuhi syarat dan telah dicoret dari daftar. Masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan status penerimaan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengonfirmasi bahwa percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2026 dimulai lebih awal dari periode sebelumnya. “Sekarang setiap tanggal 10 kami menerima hasil pemutakhiran data dan itu menjadi pedoman dalam penyaluran bansos setiap bulannya. Jadi untuk triwulan kedua ini (cair) dimulai pekan kedua April,” ujar Gus Ipul dalam keterangan persnya, Rabu (1/4/2026).
Percepatan ini dimungkinkan berkat sistem pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dilakukan secara rutin setiap bulan, sehingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.
Ribuan Penerima Dicoret dari Daftar Bansos
Di balik kabar baik pencairan bantuan, pembaruan data juga mengungkap adanya ribuan penerima yang tidak lagi berhak menerima bansos PKH dan BPNT pada triwulan II 2026. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, menjelaskan bahwa sebanyak 11.014 orang dicoret akibat inclusion error.
“Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang,” jelas Amalia.
Berdasarkan verifikasi, sebagian besar dari mereka yang dicoret telah masuk dalam kelompok ekonomi menengah (desil 5-10) dan tidak lagi tergolong miskin atau rentan.
Data Penerima Bansos Bersifat Dinamis
Menteri Sosial menegaskan bahwa perubahan dalam daftar penerima bansos adalah hal yang wajar terjadi seiring dengan pembaruan data. “Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis,” tutur Gus Ipul.
Perubahan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selain pencoretan, hasil verifikasi terbaru juga mencatat penambahan sekitar 25.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang dinilai layak menerima bantuan.
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH BPNT April 2026
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos PKH BPNT April 2026 secara daring hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui situs resmi Kementerian Sosial.
Langkah-langkah Cek Bansos Kemensos 2026:
- Akses situs https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan NIK KTP Anda.
- Ketik kode captcha yang tertera.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai status bantuan, jenis bantuan, dan periode penyaluran bagi penerima yang terdaftar. Jika nama sudah terdaftar namun bantuan belum cair, kemungkinan proses penyaluran masih berlangsung di wilayah masing-masing.
Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk perangkat Android dan iPhone.
Jalur Penyaluran dan Imbauan Pemerintah
Penyaluran bansos PKH BPNT 2026 dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank, bantuan akan disalurkan sementara melalui PT Pos Indonesia hingga rekening aktif. Proses pembukaan rekening biasanya memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Pada triwulan II 2026, diperkirakan sekitar 18 juta KPM di seluruh Indonesia akan menerima bansos. Pemerintah menekankan bahwa seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data terbaru hasil verifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran.
Bagi masyarakat yang tidak terdaftar atau memiliki keberatan terkait data penerima, pengaduan dapat disampaikan melalui RT/RW setempat, dinas sosial, command center 121, atau melalui WhatsApp di nomor 08877171171.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk secara rutin melakukan pengecekan status bansos menggunakan NIK KTP guna mendapatkan informasi terbaru, mengingat data penerima bersifat dinamis.
