Abdul Azis (45), seorang guru honorer di Jakarta Utara, memulai harinya dengan mengayuh sepeda lipat merah yang disewanya. Ditemani putri sulungnya, Azalea (11), yang dibonceng di belakang, ia menempuh perjalanan 6 kilometer menuju MI Nurul Islam 1, tempat ia mengajar sekaligus sekolah putrinya. Sepeda tersebut menjadi satu-satunya moda transportasi sejak November 2025, setelah sepeda motor kesayangannya dicuri bertepatan dengan kelahiran anak keduanya.
“Awalnya saya ada kendaraan motor tua, tapi ya di bulan November motor saya hilang. Pas berbarengan dengan diberikannya rezeki pada saya yaitu anak yang kedua,” ujar Azis saat ditemui, Rabu (22/4/2026).
Dengan honor sekitar Rp 2 juta per bulan, Azis mengaku jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup di ibu kota. Perjalanan dari rumah kontrakannya di Tegal Alur, Kalideres, menuju sekolah di Kamal Muara, Penjaringan, memakan waktu sekitar 30 menit. Namun, rute tersebut penuh risiko, ia harus berbagi jalan dengan truk-truk kontainer besar dan melewati tanjakan yang memaksanya menuntun sepeda.
“Kadang anak saya juga bilang, ‘Abi hati-hati awas ada mobil besar, minggir dikit.’ Bahkan kadang kami turun dari sepeda untuk menghindari mobil besar,” kata Azis, menggambarkan kekhawatiran yang kerap menyelimuti perjalanannya.
Meski opsi transportasi umum terintegrasi seperti JakLingko tersedia gratis, Azis memilih sepeda pinjaman karena rutenya yang terlalu panjang dan tidak efisien. “Kalau naik JakLingko bisa sampai satu jam lebih. Saya harus mutar dan tetap jalan kaki lagi,” jelasnya.
Bertahan dengan Penghasilan Terbatas
Lebih dari delapan tahun mengabdi sejak 2017, Azis masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi. Honornya yang kini mencapai Rp 2 juta per bulan dirasa sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Jakarta, terutama dengan dua anak, termasuk seorang bayi berusia tujuh bulan.
“Kalau untuk uang segitu ya Rp 2 juta, mengingat kebutuhan di Jakarta, itu jelas kurang, sangat-sangat kurang,” tuturnya lirih.
Untuk menutup kekurangan, Azis mencari penghasilan tambahan di luar jam mengajar. Ia melatih ekstrakurikuler hadroh dan mengajar mengaji di sejumlah majelis taklim, bahkan di hari libur. Penghasilan tambahan ini, meski hanya berkisar Rp 50.000 per pertemuan, menjadi penopang penting bagi kebutuhan keluarganya.
Meski demikian, semangat Azis untuk mengajar tidak pernah surut. Baginya, menjadi guru adalah panggilan hidup. Ia telah mengabdikan diri sejak sebelum lulus sarjana dengan mengajar mengaji secara sukarela selama lebih dari sepuluh tahun.
“Walaupun barangkali guru itu mempunyai banyak keluh kesah, tapi jadi seorang guru itu sangat-sangat menyenangkan. Saya bisa berbagi ilmu kepada anak-anak bangsa, ini tugas yang mulia buat saya,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapinya, Azis menyimpan harapan besar agar kesejahteraan guru mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah.
“Harapan saya, tolong agar semua guru yang ada di negara kita ini tolong untuk disejahterakan, diprioritaskan. Bapak Presiden sudah lihat nasib para guru honorer yang ada di Indonesia kekurangan ekonomi. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja harus gali lubang tutup lubang, tolong diperhatikan,” pintanya.
Upaya Pemerintah dan Sorotan atas Kesejahteraan Guru Honorer
Sebelumnya, Sekretariat Presiden (Seskab) RI Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Pada tahun 2026, insentif guru honorer mengalami kenaikan menjadi Rp 400.000, setelah stagnan selama dua dekade. Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN juga dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan disalurkan langsung ke rekening guru setiap bulan untuk ketepatan waktu.
Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai kenaikan insentif sebesar Rp 100.000 masih jauh dari memadai, terutama bagi guru honorer yang berkeluarga dan menghadapi biaya hidup yang terus meningkat.
P2G mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan insentif, tetapi juga menetapkan skema gaji layak atau upah minimum bagi guru honorer. Kisah Abdul Azis di Jakarta Utara menjadi potret nyata kehidupan sebagian guru honorer di Indonesia, yang mengabdi dengan penuh dedikasi namun masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi.
