PADANG, KOMPAS.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji non-subsidi yang mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) diprediksi akan memukul sektor industri di Sumatera Barat. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Buchari Bachter, menyatakan bahwa mayoritas mesin produksi dan armada angkutan perusahaan sangat bergantung pada BBM non-subsidi, sehingga kenaikan harga akan langsung membengkakkan biaya operasional.
“Ketika harga merangkak naik, maka biaya produksi otomatis akan membengkak. Ini adalah rumus pasar yang sulit dihindari,” ujar Buchari saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Logistik Terancam Membengkak
Buchari menjelaskan bahwa biaya logistik merupakan komponen terbesar dalam struktur harga produk hingga sampai ke tangan konsumen. Kenaikan ongkos angkut, menurutnya, mustahil tidak akan berimbas pada harga jual barang di pasar. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada mobilitas, seperti pangan dan material bangunan, diperkirakan akan segera menyesuaikan harganya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan lonjakan inflasi di Sumatera Barat. “Apapun yang berkaitan dengan minyak akan menjadi mahal. Perlu langkah antisipasi segera agar tidak terjadi guncangan ekonomi yang hebat,” katanya.
Strategi Pengusaha dan Dampak ke Konsumen
Menghadapi situasi ini, Buchari menyarankan para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi ketat. Salah satu strategi yang mungkin ditempuh adalah menyesuaikan spesifikasi atau mengurangi volume produk agar harga tetap terjangkau. Namun, strategi ini memiliki batas maksimal.
Jika beban operasional terus meningkat, kenaikan harga di tingkat konsumen menjadi pilihan terakhir yang tak terhindarkan. “Tantangan besarnya adalah menjaga roda ekonomi tetap berputar. Jika harga naik terlalu tajam, daya beli masyarakat akan lesu,” katanya.
Realita di Lapangan: Antrean Solar Mengular
Dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ini mulai terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang. Di SPBU Marapalam, antrean kendaraan yang mengonsumsi Biosolar tampak mengular hingga keluar area pengisian.
Fenomena ini terjadi karena banyaknya pengguna kendaraan diesel yang sebelumnya menggunakan Dexlite kini beralih ke BBM bersubsidi. Sastia, seorang operator SPBU, mengungkapkan bahwa konsumsi Dexlite menurun drastis.
“Biasanya mobil seperti Innova rutin isi Dexlite. Sekarang sudah sangat jarang. Dalam dua hari terakhir, tercatat hanya satu kendaraan yang mengisi Dexlite di sini,” kata Sastia, Senin (20/4/2026).
Perubahan Perilaku Konsumen
Para pemilik kendaraan pribadi juga mulai mengubah pola konsumsi mereka. Adi (51), pemilik Mitsubishi Pajero Sport, mengaku tidak lagi berani mengisi penuh tangki kendaraannya. Dengan harga baru, mengisi penuh tangki mobil berkapasitas 68 liter bisa menghabiskan biaya hingga Rp 1,6 juta.
“Sekarang saya ngirit-ngirit saja, biasanya isi penuh, sekarang cuma setengah. Itu pun sudah habis sekitar Rp 800.000,” tutur Adi.
Pelaku usaha kuliner Aneka Rendang Asese, Restu, mengaku kaget dengan lonjakan harga gas elpiji non-subsidi. Ia masih menggunakan stok gas yang dibeli beberapa hari lalu. “Saya masih pakai gas stok empat hari lalu, waktu itu untuk gas ukuran 12 kilo masih sekitar Rp 180 ribu sampai Rp 194 ribu,” ujarnya kepada Kompas.com.
Meski belum merasakan langsung kenaikan, Restu telah mendengar informasinya dan mulai mengantisipasi dampaknya. Usahanya menghabiskan sedikitnya delapan tabung gas ukuran 12 kilogram per hari untuk memasak rendang. Kenaikan harga gas berpotensi memengaruhi harga jual makanan jika berlangsung terus-menerus.
Faktor Global dan Ketidakpastian
Kenaikan harga BBM non-subsidi ini disinyalir merupakan langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dari ancaman defisit anggaran. Namun, Buchari Bachter juga menyoroti pengaruh ketegangan geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran.
“Kita khawatirkan kelangkaan minyak akibat perang. Gejolak global ini belum pasti kapan berakhir, dan ketidakpastian inilah yang harus kita waspadai dampaknya terhadap ekonomi nasional,” katanya.
