Inflasi di Inggris dilaporkan kembali mengalami kenaikan pada Maret 2026, mencapai 3,3 persen secara tahunan. Angka ini merupakan peningkatan dari 3 persen pada bulan sebelumnya dan mulai menunjukkan adanya dampak langsung dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran.
Data resmi dari Office for National Statistics (ONS) mengonfirmasi bahwa kenaikan inflasi ini sesuai dengan prediksi pasar. Peningkatan ini menjadi indikasi awal bahwa ketegangan di Iran mulai memberikan tekanan pada harga-harga konsumen di Inggris, terutama melalui sektor energi.
Lonjakan Harga Energi Pemicu Utama Inflasi
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada Rabu (22/4/2026), Grant Fitzner, kepala ekonom ONS, menjelaskan bahwa lonjakan inflasi kali ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM dilaporkan telah mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Selain harga energi, tarif penerbangan dan harga pangan juga berkontribusi terhadap kenaikan inflasi pada periode yang sama. Di sisi lain, kenaikan harga pakaian yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sedikit membantu meredam laju inflasi.
Namun, tekanan yang signifikan justru terlihat dari sisi produsen. Kenaikan biaya bahan baku dan harga barang-barang pabrik dilaporkan meningkat, yang sebagian besar disebabkan oleh lonjakan harga minyak mentah dan bensin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga mulai terbentuk dari lini produksi.
Dampak Konflik Iran Mulai Terasa
Kenaikan harga energi secara luas dikaitkan dengan konflik Iran yang memicu lonjakan harga minyak global. Sebagai negara yang bergantung pada impor energi, Inggris secara inheren rentan terhadap guncangan semacam ini.
Sanjay Raja, ekonom utama Inggris di Deutsche Bank, mengungkapkan bahwa dampak konflik mulai terasa pada harga bahan bakar dan minyak pemanas. “Harga di pompa bensin dan minyak pemanas kemungkinan akan meningkat tajam hingga akhir kuartal,” ujarnya.
Selama konflik tersebut masih berlangsung, tekanan terhadap biaya hidup di Inggris diperkirakan akan terus berlanjut.
Dilema Kebijakan Suku Bunga
Kenaikan inflasi ini secara signifikan mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Inggris. Sebelum pecahnya konflik pada 28 Februari, Bank of England diprediksi akan mulai memangkas suku bunga karena inflasi yang mendekati target 2 persen.
Namun, lonjakan harga energi telah menciptakan ketidakpastian dalam arah kebijakan suku bunga. Beberapa ekonom berpendapat bahwa bank sentral mungkin akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Meskipun demikian, mayoritas masih memperkirakan suku bunga akan ditahan hingga akhir tahun.
Alasan utama di balik perkiraan ini adalah bahwa kenaikan inflasi saat ini dinilai berasal dari faktor eksternal, yang cenderung “diabaikan” dalam penentuan kebijakan jangka pendek. Di sisi lain, Bank of England juga harus berhati-hati untuk menghindari skenario stagflasi, yaitu kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disertai inflasi tinggi dan peningkatan pengangguran.
Risiko Inflasi Lebih Tinggi ke Depan
Suren Thiru, kepala ekonom ICAEW, memperingatkan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkat lebih jauh. “Perpanjangan gencatan senjata tidak akan mencegah periode sulit dengan inflasi yang terus meningkat. Lonjakan biaya energi dan harga pangan kemungkinan akan mendorong inflasi melampaui 4 persen pada musim gugur, meskipun permintaan ekonomi melemah,” jelasnya.
Namun, Thiru menambahkan bahwa pelemahan ekonomi dalam jangka panjang justru dapat memberikan tekanan penurunan pada harga, sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga.
Prospek Ekonomi Inggris Ikut Tertekan
Tekanan inflasi yang dipicu oleh konflik juga berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi 0,8 persen untuk tahun 2026, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,3 persen.
Pemangkasan ini merupakan yang terbesar di antara negara-negara G7. IMF menilai Inggris akan tertinggal dari ekonomi besar lainnya, seperti Amerika Serikat yang diproyeksikan tumbuh 2,3 persen, kawasan Uni Eropa 1,1 persen, Spanyol 2,1 persen, dan Prancis 0,9 persen.
Tekanan terhadap ekonomi Inggris tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari keterbatasan ruang untuk pemangkasan suku bunga serta dampak berkepanjangan dari kenaikan harga energi. IMF juga menilai Inggris sangat rentan terhadap gejolak energi global mengingat statusnya sebagai importir bersih energi.
Kondisi ini membuat inflasi Inggris diperkirakan tetap tinggi, dengan proyeksi 3,2 persen tahun ini dan 2,4 persen pada 2026, bahkan sempat mendekati 4 persen dalam jangka pendek.
Ruang Fiskal Terbatas
Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, mengakui bahwa konflik Iran akan membawa konsekuensi ekonomi bagi negaranya. “Perang di Iran bukan perang kami, tetapi akan membawa biaya bagi Inggris. Ini bukan biaya yang saya inginkan, tetapi ini adalah biaya yang harus kami tanggapi,” ujarnya.
Di sisi lain, IMF mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah Inggris sangat terbatas. Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menegaskan bahwa dukungan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha harus dilakukan secara hati-hati. “Tidak banyak ruang untuk meningkatkan belanja guna mendukung rumah tangga dan bisnis,” kata dia.
