Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menggeser jadwal kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Jika sebelumnya WFH ditetapkan setiap hari Jumat, kini kebijakan tersebut dialihkan menjadi hari Rabu dan mulai berlaku efektif per tanggal 22 April 2026.
Perubahan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kepri Ansar Ahmad Nomor B/800/31/BKDKORPRI-SET/2026 tentang Perubahan Pelaksanaan Jadwal WFH di Lingkungan Pemprov Kepri, yang diterbitkan pada 21 April 2026.
Alasan Perubahan Jadwal WFH
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri, Hendri Kurniadi, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini dimaksudkan untuk menjaga ritme kerja ASN agar tetap optimal. “Kebijakan WFH yang semula ditetapkan setiap Jumat diganti Rabu dan mulai efektif berlaku tanggal 22 April 2026,” kata Hendri di Tanjungpinang, Selasa (21/4/2026), dikutip dari Antara.
Menurut Hendri, pemilihan hari Rabu dinilai lebih strategis karena posisinya yang berada di tengah pekan kerja. Hal ini diharapkan tidak mengganggu alur produktivitas pegawai. “WFH hari Rabu itu lebih efektif karena diselingi jeda yang tidak terlalu panjang, dibanding Jumat lalu berlanjut dengan libur akhir pekan, Sabtu dan Minggu,” ujarnya.
Efektivitas Hari Rabu dalam Siklus Kerja
Hendri memaparkan bahwa hari Rabu memiliki posisi strategis dalam siklus kerja mingguan. Pada awal pekan, ASN biasanya melakukan rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja. Sementara itu, akhir pekan cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi.
Dengan menempatkan WFH di tengah pekan, pegawai tetap memiliki kesempatan untuk melakukan pertemuan tatap muka di awal dan akhir minggu. Hal ini dinilai dapat menjaga kolaborasi tim sekaligus memberikan fleksibilitas dalam bekerja. “Seluruh ketentuan WFH tetap berlaku sesuai surat edaran gubernur sebelumnya,” tegas Hendri.
Tujuan Utama Penerapan WFH
Selain untuk menjaga produktivitas, kebijakan WFH bagi ASN juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hendri menyebutkan bahwa penerapan WFH dapat mengurangi konsumsi berbagai kebutuhan operasional.
Kebutuhan operasional tersebut meliputi:
- Bahan bakar minyak (BBM)
- Listrik
- Air
- Biaya operasional kantor organisasi perangkat daerah (OPD)
Efisiensi ini, lanjut Hendri, dapat dihitung secara riil dan diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah.
Sistem Pengawasan WFH
Pemprov Kepri menegaskan bahwa WFH bukanlah hari libur bagi ASN. Sistem kerja tetap berjalan seperti biasa, hanya lokasi kerjanya yang berpindah dari kantor ke rumah.
Untuk memastikan kinerja tetap terjaga, pemerintah daerah telah menyiapkan sistem pengawasan yang memungkinkan aktivitas pegawai tetap terpantau. Dengan demikian, pelaksanaan WFH diharapkan tetap berada dalam koridor disiplin kerja dan akuntabilitas.
