Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa lonjakan harga MinyaKita di pasaran disebabkan oleh terserapnya pasokan untuk program Bantuan Pangan yang menyasar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program bantuan pangan tersebut menyalurkan masing-masing 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada setiap KPM, dengan total penyaluran dilakukan sebanyak dua kali. Zulkifli Hasan menyatakan, “Jadi, kemarin ada 33 juta bantuan pangan, kali 2 liter, kali 2 bulan. Nah, pakai MinyaKita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik.”
Perhitungan ini mengindikasikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan mencapai 132 juta liter, yang diambil dari stok MinyaKita yang sebelumnya tersedia di pasar tradisional. Akibatnya, stok di pasar berkurang dan memicu kenaikan harga di berbagai daerah.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan penyesuaian skema penyaluran bantuan pangan. Mulai saat ini, MinyaKita tidak lagi menjadi satu-satunya merek minyak goreng yang digunakan dalam program tersebut. Perum Bulog kini diizinkan untuk menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama, dengan harapan dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasar.
“Jadi udah ketemu sebabnya kenapa naik, karena ada bantuan pangan 33 juta kali 2 bulan, kali 2 liter,” ujar Zulhas. Ia menambahkan, “Oh itu banyak sekali tuh. Yang dari pasar tradisional pindah ke bantuan pangan.”
Popularitas MinyaKita Meningkat
Zulhas menjelaskan bahwa MinyaKita pada awalnya merupakan minyak curah yang diolah secara higienis dan dikemas sebagai produk pemerintah untuk menggantikan minyak curah di pasar tradisional. Namun, popularitas MinyaKita dikatakannya terus meningkat.
“Tetapi MinyaKita ini terlalu populer sekarang. Semua orang belinya MinyaKita,” ungkapnya.
Data menunjukkan rata-rata harga MinyaKita per 21 April mencapai Rp 15.942 per liter, naik tipis dari Rp 15.888 per liter pada 25 Maret. Di beberapa daerah, harga bahkan melonjak hingga Rp 20.000-Rp 22.000 per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menilai kenaikan harga ini sebagai sebuah anomali. Ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil) dalam jumlah cukup dan produksi yang memadai seharusnya tidak menyebabkan lonjakan harga.
“Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tapi soal distribusi yang tidak dikendalikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Sarwo Edhy. Kenaikan harga terpantau terjadi di wilayah dengan distribusi yang relatif lancar, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
