Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan memaksakan satu standar menu tunggal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Sebaliknya, pemerintah justru mendorong keberagaman menu yang disesuaikan dengan potensi lokal dan selera masyarakat di setiap daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa inovasi dalam produk makanan MBG harus memprioritaskan dua hal utama: bergizi dan lezat. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga untuk mengangkat kekayaan kuliner lokal dan mendukung konsep gastronomy city.
Untuk mencapai variasi menu tersebut, setiap Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) diwajibkan menempatkan seorang ahli gizi. “Harapannya, setiap SPPG bisa menghasilkan menu berbasis sumber daya lokal dan selera masyarakat setempat. Jadi, menu antara satu SPPG dengan yang lain akan bervariasi,” ujar Dadan.
Saat ini, BGN telah berhasil mengumpulkan dan membukukan sebanyak 80 menu Nusantara yang dikembangkan melalui program MBG. Kumpulan menu ini diharapkan dapat menjadi referensi standar bagi para pengelola program di seluruh Indonesia.
Perkembangan Badan Gizi Nasional
Dadan Hindayana juga memaparkan perkembangan pesat yang dicapai oleh BGN dalam kurun waktu singkat. Ia menyebutkan bahwa lembaga yang dipimpinnya kini telah memiliki basis kekuatan relawan yang mencapai 1,1 juta orang di seluruh penjuru Tanah Air. Kekuatan besar ini dikelola melalui unit kerja yang disebut Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) yang tersebar di setiap daerah.
“Sekarang kami menjadi pasukan terbesar republik mengalahkan pasukan TNI dan Polri,” klaim Dadan, menggambarkan skala jangkauan organisasinya.
Dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, BGN mengalami transformasi signifikan. Dari yang awalnya tidak memiliki kantor, kini BGN didukung oleh 600 pegawai di tingkat pusat dan 27.000 kepala SPPG yang membentang dari Sabang hingga Merauke. “Ekosistem ini juga melibatkan 27.000 ahli gizi, 27.000 petugas angkutan, serta jutaan relawan,” pungkas Dadan.
