PADANG – Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar strategis menuju Indonesia Emas 2045. Program ambisius ini menargetkan 82,9 juta anak Indonesia pada tahun 2026, terinspirasi dari keberhasilan Jepang dalam meningkatkan kualitas fisik penduduknya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyoroti pentingnya kebijakan gizi yang berkelanjutan. “Dalam 15 tahun terakhir di Jepang, rata-rata tinggi badan masyarakatnya naik, tetapi berat badannya justru turun. Ini berkat gaya hidup sehat yang dibangun sejak belasan tahun lalu,” ungkap Dadan saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026).
Dadan memaparkan, sebelum intervensi gizi masif di Jepang, rata-rata tinggi badan penduduknya hanya sekitar 159 cm. Namun, melalui program yang kontinu, angka tersebut melonjak menjadi 170 cm. Indonesia berupaya meniru jejak kesuksesan tersebut.
Optimistis Capai Target 82,9 Juta Anak
Hingga April 2026, program MBG telah menjangkau 62 juta anak. BGN optimistis target 82,9 juta anak akan tercapai pada akhir tahun ini. “Kami usahakan dalam waktu dekat 82,9 juta genjot agar hak anak atas menu gizi seimbang dapat diterima penerima manfaat,” ujar Dadan. Target ini diharapkan berdampak positif pada kesehatan anak dan produktivitas di masa tua.
Putar Mesin Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total anggaran BGN sebesar Rp 268 triliun, Rp 60 triliun telah terserap untuk program ini sepanjang Januari hingga April 2026. “Sepanjang Januari hingga April 2026, BGN sudah berhasil menggerakkan roda ekonomi sebesar Rp 60 triliun di berbagai daerah,” kata Dadan.
Kehadiran SPPG di berbagai daerah menjadi mesin ekonomi baru. Di Sumatera Barat saja, terdapat 402 unit SPPG yang beroperasi. Di Kota Padang, 72 SPPG yang aktif diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga Rp 70 miliar setiap bulan. Secara akumulatif, Sumatera Barat menyerap anggaran hingga Rp 400 miliar per bulan.
Skema anggaran SPPG dirancang untuk memberdayakan warga lokal. “Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal,” jelas Dadan. Sisanya dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk gaji relawan yang berkisar Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan, serta 10 persen sebagai insentif bagi pengelola.
Gairah Sektor Pertanian Terus Meningkat
Dampak program MBG mulai terasa pada stabilitas harga komoditas pertanian. Dadan mencontohkan kasus di Jember, di mana petani sempat menebang pohon jeruk akibat harga yang anjlok ke Rp 4.000 per kilogram. Kini, dengan adanya permintaan dari program MBG, harga jeruk stabil di angka Rp 10.000 per kilogram, mendorong petani untuk kembali menanam.
“Kebutuhan logistik satu unit SPPG memang sangat masif. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sedikitnya lima ton beras,” ungkap Dadan. Untuk buah-buahan, sekali makan saja dibutuhkan 3.000 buah pisang, setara dengan hasil panen 15 pohon. Kebutuhan protein seperti lele, telur, dan susu juga menuntut produktivitas tinggi dari peternak lokal.
BGN menekankan pentingnya variasi menu yang berbasis potensi sumber daya daerah. Saat ini, BGN telah menghimpun 80 menu masakan Nusantara yang dirancang khusus untuk program MBG.
