JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengklaim telah merampungkan 100 persen proyek pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis atau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kurun waktu 37 hari kalender. Proyek senilai Rp 507,80 miliar ini dimulai pada 25 November 2025 dan mencakup 69 titik pembangunan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.
Provinsi-provinsi yang menjadi lokasi pembangunan fasilitas SPPG meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian PU untuk program Makan Bergizi Gratis yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fasilitas SPPG dirancang sebagai pusat produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar.
Apresiasi dan Inovasi Pelaksanaan
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan apresiasinya atas penyelesaian proyek yang cepat dan rapi. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan,” ujar Diana, dikutip pada Rabu (22/04/2026).
Dalam proses pelaksanaannya, PTPP menerapkan sejumlah inovasi untuk mempercepat penyelesaian proyek. Salah satu terobosan utama adalah penggunaan sistem konstruksi modular. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan dilakukan secara simultan di berbagai lokasi, menghemat waktu secara signifikan.
Selain itu, PTPP juga mengimplementasikan dashboard monitoring berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini mampu menyajikan informasi secara real-time, mencakup progres pembangunan di setiap lokasi, jadwal pengiriman material, data tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi dari lapangan. Pengelolaan proyek yang tersebar di berbagai wilayah ini membutuhkan strategi manajemen yang adaptif, koordinasi lintas daerah yang solid, serta pengendalian mutu yang konsisten.
Dampak Ekonomi dan Sosial Diharapkan
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyatakan bahwa penyelesaian proyek ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam menangani proyek berskala besar dengan tenggat waktu yang ketat.
Pembangunan SPPG ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat infrastruktur, tetapi juga mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Potensi manfaat ekonomi tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan permintaan bahan pangan yang dapat menguntungkan petani dan pelaku usaha lokal.
“Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” ungkap Joko.
Ke depan, PTPP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.
