Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1.200 triliun untuk pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer.
Angka tersebut diungkapkan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026).
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Dengan asumsi target pengembangan tersebut dicapai dalam kurun waktu 20 tahun hingga 2045, AHY memperkirakan kebutuhan anggaran per tahunnya berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Namun, ia menekankan bahwa angka ini masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan berdasarkan kondisi geografis serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
Sektor Perkeretaapian Masih Kekurangan Investasi
AHY menilai bahwa sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami under investment atau kekurangan investasi jika dibandingkan dengan sektor pembangunan jalan.
Sebagai perbandingan, AHY menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp 46 triliun. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” kata AHY.
Padahal, menurut AHY, kereta api memegang peranan strategis yang krusial, tidak hanya dalam mobilitas manusia tetapi juga dalam distribusi logistik antarwilayah. Selain itu, moda transportasi ini juga dinilai lebih ramah lingkungan.
Ia memaparkan bahwa sektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon di Indonesia. Angka ini sangat kontras dengan kontribusi kereta api yang kurang dari satu persen.
Oleh karena itu, pengembangan sektor perkeretaapian menjadi langkah penting untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban pada jalan raya.
Ketimpangan Jaringan Kereta Api Antar Pulau
AHY juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, hampir 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 kilometer masih aktif beroperasi, sementara sisanya tidak lagi digunakan.
Di luar Pulau Jawa, jaringan kereta api masih sangat terbatas. Wilayah Sumatera telah memiliki jaringan rel, namun konektivitasnya belum sepenuhnya terintegrasi. Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sementara Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY.
Ia menambahkan, pengembangan jaringan kereta api di ketiga pulau tersebut sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah akan mendorong pembiayaan pengembangan ini melalui berbagai skema. Skema tersebut meliputi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi dari sektor swasta dan investor luar negeri.
Lebih lanjut, pengembangan jaringan kereta api juga diharapkan dapat mendorong kemandirian industri perkeretaapian nasional melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri.
