Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diproyeksikan akan menerima alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 11.000 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026. Angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, seusai pertemuan strategis dengan pihak PT Taspen dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pembahasan langkah-langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan perumahan serta mempercepat penyediaan hunian yang layak, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah NTT.
Menteri Maruarar Sirait menekankan krusialnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan penyediaan perumahan di daerah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ara merinci bahwa setiap kabupaten dan kota di NTT akan mendapatkan alokasi minimal 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota di NTT, estimasi bantuan yang disalurkan diprediksi mencapai sekitar 11.000 unit. “Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” imbuhnya.
Alasan Peningkatan Kuota Bedah Rumah di NTT
Peningkatan kuota bantuan bedah rumah di NTT ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses perbaikan rumah masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” ujar Maruarar Sirait.
Komisaris Utama PT Taspen, Fary Djemy Francis, turut menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program pemerintah melalui penguatan layanan pembiayaan perumahan bagi para peserta. “Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkapnya.
Dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi NTT. Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan kesiapan daerahnya untuk bersinergi. “Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah,” katanya.
Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
