BANDUNG BARAT – Enam bulan pasca-pembongkaran rumah di bantaran Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, nasib puluhan warga terdampak revitalisasi proyek tersebut masih menggantung. Mereka belum kunjung mendapatkan kepastian relokasi, memaksa mereka hidup dalam ketidakpastian dan tekanan ekonomi akibat harus mengontrak rumah.
Pembongkaran yang dilakukan pada 18 September 2025 lalu telah merenggut tempat tinggal permanen bagi sejumlah keluarga. Sejak saat itu, warga terpaksa mencari hunian sementara di rumah kontrakan, sebuah kondisi yang semakin memberatkan secara finansial.
Dewi (29), salah seorang warga Kampung Sirnasari RT 01 RW 06, Desa Ciburuy, mengaku setiap bulan diliputi kecemasan terkait pembayaran sewa. “Kurang lebih sudah 6 bulan tinggal di kontrakan. Setiap bulan pasti kepikiran buat bayar. Takut kalau tidak bisa bayar, harus pindah lagi,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (22/4/2026).
Dewi mengakui sempat menerima bantuan uang kadeudeuh sebesar Rp 10 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, bantuan tersebut kini telah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa selama enam bulan terakhir. “Awalnya cukup membantu, tetapi sekarang sudah habis. Kami jadi bingung harus bagaimana untuk selanjutnya,” keluhnya.
Ia menambahkan, pada saat proses penertiban, warga dijanjikan akan mendapatkan tempat tinggal baru sebagai bagian dari program revitalisasi Situ Ciburuy. Janji inilah yang menjadi landasan bagi dirinya dan warga lainnya untuk menerima pembongkaran rumah mereka.
“Dulu sebelum pembongkaran kami dijanjikan akan direlokasi. Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegas Dewi.
Warga menyatakan tidak menolak program revitalisasi Situ Ciburuy. Namun, mereka sangat berharap adanya ruang hidup dan solusi ekonomi yang dapat menggantikan tempat tinggal yang telah mereka tinggalkan. “Kami mendukung programnya, tetapi kami juga butuh kepastian. Kami kehilangan rumah,” tuturnya.
Peran Pemerintah Desa
Staf Desa Ciburuy, Yadi, membenarkan bahwa keluhan warga terkait belum adanya kejelasan relokasi terus berdatangan. Pihak desa berupaya menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah daerah dan provinsi.
“Kami menerima keluhan warga hampir setiap waktu. Mereka butuh kepastian, terutama soal tempat tinggal,” kata Yadi.
Yadi menjelaskan, peran pemerintah desa saat ini sebatas sebagai penghubung. Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera mengambil langkah konkret untuk memberikan solusi. “Kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi agar warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tandasnya.
