JAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengonfirmasi pertemuan awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, namun belum menyentuh isu strategis otomotif, termasuk insentif kendaraan listrik.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026) tersebut lebih bersifat audiensi. Tujuannya adalah mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang dijadwalkan pada 4 Agustus 2026.
“Pada waktu itu kita hadir untuk audiensi dan meminta kesediaan beliau untuk conference bersama dengan Gaikindo saat GIIAS nanti di 4 Agustus 2026, kami mohon beliau menjadi keynote speech, dan beliau siap untuk hadir,” ujar Kukuh, Rabu.
Kukuh menambahkan, keterbatasan waktu dalam pertemuan tersebut membuat pembahasan isu-isu teknis industri otomotif, termasuk mengenai insentif, belum dapat dilakukan. Namun, Purbaya menyatakan kesediaannya untuk kembali duduk bersama dengan Gaikindo guna membahas hal tersebut lebih lanjut.
“Yang lain belum sempat dibicarakan (termasuk insentif kendaraan listrik) karena waktunya saat itu terbatas. Namun beliau bersedia untuk duduk bersama kembali dengan Gaikindo,” kata dia.
Pertemuan Sebelumnya dan Komitmen Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah menggelar pertemuan dengan perwakilan Gaikindo di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan hybrid.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya sempat menyoroti kinerja positif industri otomotif nasional sepanjang kuartal I/2026. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendukung industri otomotif dalam negeri agar semakin kompetitif di kancah global, sekaligus mendorong transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
“Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya kala itu.
Purbaya juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan industri. Hal ini dinilai krusial agar Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam rantai pasok global kendaraan listrik sekaligus menekan emisi karbon dari sektor transportasi.
Harapan Stimulus untuk Konsumen
Meskipun demikian, belum ada rincian pasti mengenai apakah pertemuan tersebut juga membahas kelanjutan insentif otomotif untuk tahun fiskal 2026. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa pihaknya masih menanti kepastian kebijakan dari pemerintah terkait arah stimulus otomotif tahun ini.
“Kita sebagai organisasi yang mewadahi produsen tentu menunggu keputusan pemerintah. Yang jelas komunikasi dengan pemerintah terus berjalan,” ujar Putu kepada Kompas.com belum lama ini.
Putu berpendapat bahwa stimulus di sektor otomotif dapat diarahkan pada dua sisi, yaitu produsen (hulu) dan konsumen (hilir). Namun, ia menilai bahwa kebijakan yang menyasar langsung pembeli kendaraan akan lebih efektif dalam mendorong permintaan pasar saat ini.
“Stimulus itu sebenarnya bisa dipilah dua, untuk manufaktur dan untuk pembeli kendaraan. Tapi yang sekarang paling memungkinkan diberikan memang untuk konsumennya,” ujar Putu.
Ia menjelaskan bahwa industri otomotif saat ini telah menikmati berbagai fasilitas untuk investasi, seperti tax holiday dan kemudahan lainnya. Oleh karena itu, insentif yang dapat menurunkan harga kendaraan di tingkat konsumen diyakini akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan penjualan.
“Untuk manufaktur sudah ada fasilitas seperti tax holiday dan beberapa kemudahan investasi lainnya. Jadi yang disentuh sekarang lebih ke pembelinya supaya kendaraan lebih terjangkau,” kata dia.
Lebih lanjut, Putu menambahkan bahwa stimulus dari pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi, khususnya battery electric vehicle (BEV).
“Dengan stimulus dari pemerintah, pasar mulai menyukai kendaraan seperti battery electric vehicle. Selain lebih ramah lingkungan, biaya operasionalnya juga lebih murah,” ujarnya.
Sebagai pengingat, sejumlah insentif otomotif telah berakhir per 31 Desember 2025. Insentif tersebut meliputi pembebasan bea masuk untuk mobil listrik utuh, penerapan PPN 10 persen untuk mobil listrik, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid.
