Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengusulkan pendekatan pembangunan kota yang berfokus pada kesehatan masyarakat sebagai cara efektif menekan biaya kesehatan jangka panjang. Konsep ini mencakup penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan penguatan infrastruktur kota yang ramah pejalan kaki atau walkable city.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito Karnavian menekankan bahwa arah pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ia menilai, investasi pada taman, ruang hijau untuk aktivitas olahraga, serta jalur pedestrian jauh lebih hemat biaya dibandingkan subsidi untuk pengobatan penyakit.
“Dengan membangun taman yang banyak, ruang hijau yang banyak untuk kegiatan olahraga, ada pedesterian, itu jauh lebih murah dibanding biaya mereka untuk mensubsidi masyarakat yang terkena penyakit,” tegasnya.
Mendagri menjelaskan bahwa konsep walkable city bertujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman bagi warga untuk berjalan kaki, berolahraga, dan berinteraksi sosial. Ia meyakini, kota yang dirancang dengan prinsip ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong produktivitas.
Singapura disebutnya sebagai contoh keberhasilan dalam mengintegrasikan ruang hijau dan fasilitas publik ke dalam perencanaan kota. Menurut Tito Karnavian, investasi pada taman dan jalur pedestrian di negara tersebut telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk dalam menekan pembiayaan sektor kesehatan.
Pentingnya Keseimbangan Tata Ruang
Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan ruang kota. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk tidak mengorbankan ruang terbuka hijau demi kepentingan komersial atau permukiman semata.
“Jangan sampai semuanya di-convert menjadi daerah komersial semua. Pemukiman semua. Kalau itu di-convert menjadi pemukiman … semua, maka yang terjadi nanti, satu, ruang hijaunya untuk bantalannya enggak ada. Tiba-tiba apa? Banjir,” ujarnya, menggambarkan potensi masalah lingkungan yang timbul akibat minimnya ruang hijau.
Menurutnya, konsistensi dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota dan mencegah persoalan lingkungan seperti banjir serta penurunan kualitas ekosistem.
Mendagri juga mencontohkan pembangunan Bandara Banyuwangi yang mengusung konsep ramah lingkungan, dengan memaksimalkan ventilasi alami dan meminimalkan penggunaan pendingin udara. Hal ini ia sebut sebagai ilustrasi pentingnya konsistensi dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ruang hijau, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga berperan vital sebagai area resapan air dan penyeimbang lingkungan. Tanpa pengelolaan tata ruang yang tepat, risiko seperti penyempitan sungai dan potensi banjir akan semakin meningkat.
Di akhir pernyataannya, Mendagri mengajak para kepala daerah untuk memandang kota sebagai ruang hidup yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar pusat aktivitas ekonomi belaka.
