Kemacetan lalu lintas di Indonesia, terutama di titik-titik perbaikan jalan atau penyempitan lajur, terus menjadi masalah kronis. Namun, di balik faktor infrastruktur, minimnya etika dan empati pengguna jalan disebut menjadi biang kerok utama kekacauan tersebut. Ironisnya, perilaku semena-mena di jalan raya kerap diperlihatkan oleh oknum penegak hukum dan pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan.
Founder dan Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, menyoroti fenomena pejabat yang kerap menuntut eksklusivitas di jalan raya dengan memanfaatkan simbol-simbol instansi. “Pengguna jalan di Indonesia ini jangan selalu dipukul adalah masyarakat sipil. Justru kadang-kadang penegak hukum dan para aparat negara yang memberi contoh buruk, yang minta eksklusif,” ujar Jusri kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2026).
Jusri menekankan bahwa secara etika, para pejabat tersebut adalah abdi negara yang dibiayai oleh pajak masyarakat. Seharusnya, mereka memberikan prioritas dan pelayanan kepada publik, bukan sebaliknya. “Mereka mentang-mentang berada di bawah instansi tertentu, dengan simbol-simbolnya, mereka minta eksklusifitas. Akhirnya, metode pengurai kemacetan seperti zipper method (metode resleting) tidak berlaku karena tidak ada yang mau mengalah,” jelasnya.
Perilaku tersebut, menurut Jusri, berdampak sistemik. Budaya meniru yang kuat di masyarakat Indonesia menjadikan egoisme para pemimpin di jalan raya sebagai pembelajaran yang keliru. “Habit kita ini duplikasi. Sudah kesadaran rendah, melihat itu (perilaku pejabat) adalah pembelajaran yang paling efektif bagi kita sebagai peniru. Makanya tidak ada yang mau mengalah. Etika dan empati seolah bukan budaya kita lagi di jalan raya,” tuturnya.
Karakter Tercermin di Jalan Raya
Lebih lanjut, Jusri menilai bahwa jalan raya menjadi arena yang paling efektif untuk melihat karakter asli seseorang. Ketidaktertiban, ketidaksabaran, hingga kebiasaan menyerobot jalur orang lain, menurutnya, adalah cerminan karakter sehari-hari yang bahkan berpotensi mengarah pada perilaku koruptif.
“Kalau kita mau lihat bangsa, lihat saja cara mereka berada di jalan raya. Karakter itu sudah terlihat. Orang tidak tertib, koruptor, yang minta perhatian, semuanya dicerminkan dari tata cara kita berlaku di jalan raya,” tegas Jusri.
Ia juga mengkritik penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi atau kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Hal ini dianggap sebagai bentuk perilaku “kampungan” yang merusak tatanan ketertiban umum.
“Cerminannya mereka sehari-hari ya itu. Meskipun dia bilang supir yang bawa, kalau dia biarkan atau tidak melarang, berarti dia juga begitu. Ini yang menjadi pangkal dari kekacauan di jalan raya kita,” pungkas Jusri.
