Pemerintah menargetkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di 35.408 titik lokasi di seluruh Indonesia. Hingga kini, 25.625 lokasi masih dalam tahap pembangunan, sementara 5.714 unit Koperasi Desa Merah Putih telah selesai dibangun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengakui adanya beragam tantangan dalam penyediaan lahan. Di wilayah perkotaan, harga tanah yang tinggi menjadi kendala. Sementara itu, di daerah pedesaan, beberapa lahan yang tersedia belum memenuhi standar yang ditetapkan.
“Lahan yang lainnya terus kami data. Nah nanti akan disesuaikan itu periode berikutnya. Karena di kota-kota itu tanahnya mahal, ada juga dari tanah daerah dan instansi tidak sesuai standar, itu akan kita selesaikan,” jelas Zulhas, seperti dikutip dari Kontan, Senin (20/4/2026).
Rekrutmen Tenaga Kerja
Untuk mengoperasikan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah membuka 35.476 lowongan kerja. Rinciannya, 30.000 posisi dialokasikan untuk manajer Kopdes Merah Putih yang akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sisanya, sebanyak 5.476 lowongan, diperuntukkan bagi pegawai Kopdes.
Zulhas menekankan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara transparan. Hingga kini, tercatat 383.830 orang telah mendaftar.
“Jadi sudah daftar totalnya 383.830, bahwa ini kita nyatakan memang perdaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja,” ujar Zulhas.
Skema Gaji Manajer
Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Tedi Bharata, menyatakan bahwa pihaknya masih menggodok skema besaran gaji bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Meskipun angka pastinya belum final, skema gaji akan mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“PKWT kan ada aturannya. Kita tidak asal memberikan gaji. Jadi don’t worry,” kata Tedi, dikutip dari Kontan, Senin (20/4/2026).
Pemerintah masih melakukan kajian dan pematangan terhadap skema pembayaran gaji bagi calon manajer yang nantinya dinyatakan lolos seleksi. Proses pendaftaran dan seleksi masih berlangsung, memberikan waktu bagi pemerintah untuk mematangkan skema gaji hingga Juni 2026.
“Nanti Juni baru sudah pengumuman yang diterima rencananya begitu,” ungkap Tedi.
