Pemerintah Indonesia menargetkan reaktivasi dan pembangunan 14.000 kilometer jalur kereta api nasional dalam beberapa tahun ke depan, dengan fokus awal pada pengembangan rute di Sumatera, khususnya dari Aceh hingga Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa ruas Banda Aceh ke Besitang menjadi salah satu proyek yang berpotensi menjadi prioritas utama karena dinilai memiliki potensi sebagai “quick wins”.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/04/2026).
Ketimpangan Jaringan Kereta Api
AHY menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, mayoritas, atau sekitar 10.000 kilometer, berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih beroperasi aktif.
Sementara itu, di luar Jawa, pembangunan jaringan kereta api masih sangat terbatas. Pulau Sumatera memang sudah memiliki rel, namun konektivitasnya belum sepenuhnya terwujud. Pulau Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali. Di Pulau Sulawesi, baru terbangun sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar AHY dalam kesempatan tersebut.
Pengembangan jaringan kereta api ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. AHY menekankan pentingnya pengembangan ini untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Estimasi Anggaran Rp 1.200 Triliun
Untuk mewujudkan ambisi reaktivasi dan pembangunan 14.000 kilometer rel kereta api tersebut, pemerintah memperkirakan membutuhkan anggaran fantastis sebesar Rp 1.200 triliun. Angka ini merupakan estimasi awal yang akan terus disempurnakan berdasarkan kajian lebih mendalam mengenai kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” jelas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Dengan asumsi target pengembangan dilakukan selama 20 tahun, hingga tahun 2045, kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun.
Skema Pembiayaan Beragam
Dalam mendorong pembiayaan proyek infrastruktur kereta api ini, pemerintah akan menjajaki berbagai skema. Mulai dari pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, investasi dari sektor swasta domestik maupun investor luar negeri juga akan terus didorong.
Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pengembangan jaringan kereta api nasional ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri perkeretaapian Indonesia. Hal ini akan dicapai melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri yang terintegrasi.
