TAIPEI – Perang yang berkecamuk di Iran dan konflik global lainnya telah memicu keraguan signifikan di kalangan publik Taiwan mengenai kesetiaan dan kemampuan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan militer. Jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga Taiwan tidak yakin AS akan turun tangan membela mereka jika terjadi agresi dari China.
Sebuah survei yang dirilis oleh Democracy Foundation di Taipei mengungkapkan bahwa 57 persen responden menyatakan ketidakpercayaan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan untuk membela Taiwan jika terjadi konflik dengan China. Angka ini semakin mengkhawatirkan mengingat hanya kurang dari seperempat responden yang meyakini Washington akan memberikan bantuan militer secara langsung.
Lebih lanjut, 55,6 persen responden meragukan efektivitas dan kecepatan pasukan AS dalam memberikan bantuan militer saat krisis. Kepercayaan terhadap persenjataan buatan AS juga tergerus, dengan 49 persen responden tidak yakin pada daya pertahanannya, sementara hanya sedikit di atas sepertiga yang menyatakan percaya.
Persepsi Ketergantungan pada AS
Hasil survei tersebut juga menyoroti kekhawatiran mengenai ketergantungan Taiwan pada AS. Sebanyak 57,6 persen responden menilai bahwa Taiwan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri hanya dengan mengandalkan pembelian senjata dari Amerika Serikat. Kekhawatiran ini semakin mengemuka dengan 66 persen responden menganggap berbahaya jika Taiwan sepenuhnya bergantung pada perlindungan Washington.
Peneliti Democracy Foundation, Chang Chun-kai, menjelaskan bahwa persepsi publik Taiwan telah mengalami pergeseran drastis pasca serangkaian konflik global. Peristiwa seperti perang di Ukraina, ketegangan antara India dan Pakistan, serta operasi militer AS dan Israel terhadap Iran, turut membentuk pandangan baru ini.
“Peristiwa-peristiwa ini telah mengubah cara orang memandang kekuatan militer AS, kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat China, dan risiko yang dihadapi Taiwan,” ujar Chang, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu (22/4/2026).
Chang menambahkan bahwa banyak warga Taiwan kini meragukan kemampuan AS untuk mengelola operasi strategis secara bersamaan di berbagai kawasan. “Ketika sebuah negara tidak dapat secara bersamaan menangani Timur Tengah dan Selat Taiwan, orang mulai mempertanyakan seberapa besar dukungan nyata yang bisa diberikan,” tuturnya.
Pendekatan Pragmatis dalam Hubungan Lintas Selat
Survei tersebut juga mencatat adanya perubahan sikap publik Taiwan menuju pendekatan yang lebih pragmatis dalam menghadapi hubungan lintas selat dengan China. Ketika ditanya apakah upaya mencapai perdamaian melalui negosiasi politik sama dengan menyerah, hanya 17,6 persen yang setuju.
Sebaliknya, mayoritas responden, yakni 57,4 persen, menganggap pendekatan tersebut sebagai “kebijaksanaan bertahan hidup” yang bertujuan melindungi jiwa dan harta benda. Menariknya, hampir setengah responden memilih negosiasi proaktif dengan China sebagai strategi terbaik untuk menghindari perang, dibandingkan dengan sekitar 28 persen yang masih memilih untuk mempercayai AS dan membeli lebih banyak senjata.
Meskipun demikian, mayoritas responden tidak serta merta mendukung reunifikasi sebagai satu-satunya solusi. Sebanyak 57,4 persen menolak anggapan bahwa menerima prinsip “satu China” dan bernegosiasi untuk reunifikasi adalah satu-satunya cara untuk menghindari perang.
Legislator oposisi dari Kuomintang, Weng Hsiao-ling, menyoroti hasil survei ini sebagai indikasi perubahan pola pikir masyarakat Taiwan. “Publik memahami bahwa Amerika Serikat akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan belum tentu melindungi Taiwan,” ujarnya.
Pengamat lain, Chou Yang-shan, berpendapat bahwa hasil survei ini mencerminkan keinginan Taiwan untuk lebih menentukan nasibnya sendiri. Ia menilai konflik di Ukraina, Iran, dan Gaza turut berperan dalam mendorong perubahan pendekatan ini.
