Tiga negara di benua Afrika, yakni Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar, dilaporkan mencabut izin terbang pesawat Kepresidenan Taiwan, memaksa Presiden Lai Ching-te membatalkan kunjungan kenegaraan ke Eswatini. Keputusan ini menuai apresiasi dari China, yang menganggapnya sebagai dukungan terhadap prinsip ‘Satu China’.
Presiden Lai Ching-te dijadwalkan melakukan kunjungan ke Eswatini, satu-satunya negara yang masih menjadi sekutu diplomatik Taiwan di Afrika, pada periode 22 hingga 26 April. Namun, rencana tersebut mendadak batal setelah ketiga negara tersebut secara tiba-tiba mencabut izin pendaratan dan melintas bagi pesawat kepresidenan Taiwan.
Seorang pejabat Taiwan yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pencabutan izin ini terjadi akibat adanya “tekanan kuat dari otoritas China, termasuk tekanan ekonomi.” Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya campur tangan Beijing dalam upaya membatasi ruang gerak diplomatik Taiwan.
China Mengapresiasi, Namun Membantah Tekanan
Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya menyatakan “apresiasi yang tinggi” terhadap langkah yang diambil oleh Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar. Beijing menilai tindakan ketiga negara tersebut sejalan dengan norma dasar hubungan internasional dan mendukung prinsip ‘Satu China’.
“Negara-negara terkait mempertahankan dukungan terhadap prinsip satu China, sepenuhnya sejalan dengan norma dasar hubungan internasional, China menyatakan apresiasi yang tinggi,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri China.
Lebih lanjut, pernyataan tersebut menekankan bahwa “Tidak ada yang bisa menghentikan tren sejarah reunifikasi China,” merujuk pada klaim Beijing atas kedaulatan Taiwan. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China bahkan mengutip filsuf kuno Mencius untuk memperkuat argumennya, menyatakan bahwa “Perjuangan yang adil mendapat dukungan luas, sementara perjuangan yang tidak adil minim dukungan.”
Meskipun memuji langkah ketiga negara Afrika tersebut, Beijing secara tegas membantah telah memberikan tekanan ekonomi untuk mempengaruhi keputusan mereka.
Eswatini Menyesal, Taiwan Mengecam
Di sisi lain, Eswatini, kerajaan kecil di Afrika Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, menyatakan “menyesal” atas batalnya kunjungan Presiden Lai. Juru bicara pemerintah Eswatini menegaskan bahwa insiden ini “tidak mengubah status hubungan bilateral jangka panjang kami.” Eswatini merupakan salah satu dari 12 negara yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan melontarkan kecaman keras terhadap sikap Seychelles dan Madagaskar. Taiwan menyebut langkah kedua negara tersebut sebagai bentuk “penghambaan kepada China.”
“Republik China adalah negara berdaulat dengan hak untuk terlibat dengan dunia, hak yang tidak bisa disangkal dan tidak ada negara yang berwenang untuk menghalanginya,” tegas Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataannya, merujuk pada Taiwan dengan nama resminya.
Reaksi Internasional dan Kekhawatiran
Insiden ini terjadi tak lama setelah pemimpin oposisi Taiwan Cheng Li-wun dari Partai Kuomintang (KMT) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Meskipun partai oposisi tersebut menyerukan agar China menahan diri dan memberikan ruang diplomatik bagi Taiwan, kejadian ini justru menunjukkan sebaliknya.
“Menurut saya tekanan China daratan tidak cerdas, terutama setelah pertemuan Cheng-Xi,” ujar anggota parlemen senior KMT Lai Shyh-bao kepada wartawan di Taipei, menyuarakan kekecewaan atas tindakan Beijing.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat (AS) juga turut menyuarakan keprihatinan mereka. Melalui akun X (sebelumnya Twitter), Komite Khusus Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk China menyatakan, “Ini bukan diplomasi, ini adalah tekanan ekonomi yang bertujuan mengisolasi mitra demokratis.” Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran internasional terhadap taktik Beijing dalam menekan Taiwan.
