Kebijakan baru terkait Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat dan dampak krisis energi global menjadi sorotan utama warganet. Survei terbaru menunjukkan 69 persen publik masih mengamati penerapan WFH tersebut, seiring dengan kekhawatiran akan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Analisis data besar oleh Binokular Media Utama (Binokular) mengungkap bahwa mayoritas warganet aktif mencari informasi, melontarkan pertanyaan, serta mempertimbangkan berbagai implikasi dari kebijakan ini. Isu transformasi budaya kerja dan efisiensi energi melonjak signifikan pada 1 April 2026, sehari setelah pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan tersebut.
“Lonjakan ini merupakan reaksi langsung warganet terhadap berbagai poin kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penghematan energi,” ungkap Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto, dalam keterangannya pada Selasa (21/4/2026).
Danu menambahkan, sebelum pengumuman kebijakan WFH, media sosial sudah diramaikan oleh kecemasan publik terkait potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat ketegangan di Timur Tengah. “Sebelumnya, pada akhir Maret, jagat media sosial sudah diramaikan oleh kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM menyusul ketegangan di Timur Tengah,” imbuhnya.
Sementara itu, sentimen negatif terhadap kebijakan WFH ASN mencapai 17 persen, berbanding 14 persen sentimen positif. Sebagian warganet mengkhawatirkan kebijakan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ketimbang bekerja produktif. Kekhawatiran yang lebih mendasar adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat.
“Kekhawatiran yang lebih mendasar adalah turunnya kualitas pelayanan publik, mengingat banyak masyarakat yang masih memerlukan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat,” terang Danu.
Selama periode 31 Maret hingga 12 April 2026, platform social media listening Socindex mencatat 137.672 percakapan warganet di platform X/Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan Tiktok. Total keterlibatan pengguna dari percakapan tersebut mencapai 7.360.469.
Selain WFH, isu pemotongan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan juga masih menjadi perbincangan. Warganet menilai anggaran MBG yang besar seharusnya dapat diefisienkan lebih lanjut, terutama setelah insiden dan polemik yang sempat terjadi. Pemangkasan jumlah hari pemberian MBG dianggap belum cukup memberikan dampak efisiensi yang signifikan.
Sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih dominan. Banyak warganet mempertanyakan mengapa tidak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan menu, alih-alih hanya mengurangi frekuensi pemberiannya.
Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM
Berbeda dengan isu WFH yang memicu kontroversi, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM disambut baik oleh publik. Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity), Nicko Mardiansyah, mengungkapkan bahwa isu ini sempat menyebabkan kepanikan dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Namun, usai pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa harga BBM subsidi dan non-subsidi tertentu ditahan, warganet menyatakan lega dan berterima kasih,” ucap Nicko.
Sentimen positif terhadap kebijakan ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam periode monitoring, meskipun secara keseluruhan hanya mencapai 14 persen. Sebagian warganet masih menyisakan kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM non-subsidi di masa mendatang.
Dampak Ekonomi Turunan: Plastik dan Avtur
Selain tiga isu utama di atas, warganet juga menyoroti dampak ekonomi tidak langsung dari kebijakan efisiensi energi. Dua isu turunan yang mencuat adalah kenaikan harga plastik dan kenaikan harga avtur yang berimbas pada tarif tiket pesawat.
Kenaikan harga plastik dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar menggunakan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Gangguan impor bahan baku nafta akibat krisis global disebut sebagai penyebab utama. Warganet dari kalangan UMKM menyatakan keberatan karena biaya operasional mereka ikut membengkak.
Sementara itu, kenaikan harga avtur memaksa pemerintah menyesuaikan tarif tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13 persen. Sentimen negatif pun bermunculan, terutama dari warganet yang sering menggunakan pesawat. Pemerintah telah berupaya meredam dampak negatif dengan memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), penyesuaian fuel surcharge, serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Langkah-langkah ini berhasil meredam sebagian sentimen negatif dan bahkan memunculkan apresiasi dari warganet yang memahami upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor penerbangan.
