JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa program rumah subsidi kini dirancang untuk lebih inklusif, mencakup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji atau berpenghasilan tidak tetap. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan perumahan nasional.
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program perumahan bersama para pemangku kepentingan di Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas strategi percepatan pelaksanaan proyek strategis perumahan nasional.
Menurut Ara, pendekatan segmentasi menjadi kunci agar program rumah subsidi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. “Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujarnya pada Selasa (21/4/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih berpihak pada MBR, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk bagi mereka yang pendapatannya tidak stabil. “Program ini ditujukan untuk MBR, dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” tambah Ara.
Peningkatan Signifikan Target Rumah Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga memaparkan peningkatan tajam pada target penyediaan rumah subsidi. “Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk perwakilan sektor pembiayaan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta para pengembang perumahan dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah kendala yang kerap dihadapi di lapangan turut menjadi agenda pembahasan. Masalah perizinan, pengelolaan Lahan Baku Sawah (LBS), hingga lonjakan harga material bangunan menjadi sorotan utama.
Ara secara tegas meminta respons cepat dan kolaborasi yang terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha. “Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang pengembang perumahan subsidi, Angga Budi Kusuma, menyampaikan optimisme terhadap pencapaian target pembangunan perumahan. Ia menilai, dengan sinergi yang kuat, target penyediaan ratusan ribu unit rumah per tahun dapat terealisasi meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Kementerian PUPR optimis bahwa koordinasi intensif ini akan menjadi katalisator dalam penyelesaian berbagai hambatan. Dengan demikian, program rumah subsidi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
